Cerita Pimpinan KPK Nurul Ghufron Telepon Pegawai yang Tak Lulus TWK

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto: Resnu Andika/kumparan

Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Saat ini, mereka dibebastugaskan berdasarkan SK yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri.

Staf humas KPK, Tata Khoiriyah, menjadi salah satu yang masuk dalam daftar tersebut. Ia pun mengaku sempat dikontak oleh salah satu pimpinan KPK yang menanyakan soal namanya masuk daftar 75 pegawai.

"Malam takbiran, saya ditelepon oleh salah satu pimpinan KPK. Ia mengaku kaget bahwa saya masuk dalam daftar 75. 'Kita akan cari cara dan jalan keluar, mbak' ujarnya saat itu," kata Tata dikutip dari akun media sosialnya. Ia sudah mengizinkan kumparan mengutipnya.

Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK berfoto bersama usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron angkat bicara. Ia mengaku yang menghubungi Tata. Namun ia berdalih tak hanya Tata yang dikontaknya.

"Saya pastikan benar saya telepon orang tersebut tetapi orang yang saya telepon bukan orang itu saja," kata Ghufron di kantor KPK, Kamis (27/5).

"Jangankan kepada yang bersangkutan, saya misalnya kepada seorang yang pejabat struktural di KPK, yang dari awal merumuskan dan membahas bersama-sama saya, mulai dari perkom sampe kebijakan alih status KPK tesebut, saya menelepoinnya," ungkap Ghufron.

Ia mengaku komunikasi itu untuk menunjukkan rasa simpati dan juga empati kepada para pegawai.

"Beberapa pejabat yang bersinggungan dan kenal, saya telepon, dan saya sampaikan simpati dan empati saya kepada dia dan kami berkomitmen memperjuangkan," kata dia.

"Jangan dianggap kami subjektif kepada orang tersebut, tentu kepada orang yang kenal dan saya ada nomornya kemudian saya kontak untuk saya sampaikan empati saya kepada beberapa orang. Bukan hanya seorang saja," ujar dia.

Ghufron pun mengaku sudah memperjuangkan para pegawai itu dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Kini, setelah rapat lebih lanjut, disebutkan ada 51 pegawai yang akan dipecat per 1 November 2021. Sementara 24 pegawai lainnya disebut masih bisa dibina meski tetap tak ada kepastian menjadi ASN.

"Kami bukan hanya sayang dan cinta kepada 75 itu, tapi ini bukan urusan personal, bukan urusan sayang, tapi demi KPK. Kami berharap semua tetap bisa masuk tetapi faktanya karena perbedaan sistem itu ada yang tidak bisa memenuhi," ujar dia.