Cerita Ribka Tjiptaning Dimarahi Hasto karena Tolak Vaksin Corona

Anggota Komisi IX dari fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. Foto: Youtube/DPR RI

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Ribka, di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan menolak vaksinasi corona.

Bukan main-main, ia bahkan lebih memilih membayar denda ketimbang ikut disuntik vaksin corona. Ribka bercerita akibat sikapnya itu, partainya, PDIP bahkan memarahinya.

Ribka mengaku dimarahi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Jadi, Pak Hasto (Sekjen PDIP) marah-marah sama saya tapi itu risiko," kata Ribka, Kamis (14/1).

Terkait vaksin corona, sebagai seorang dokter, Ribka mengaku harus bersumpah melindungi pasien. Kini, ia menjadi wakil rakyat di parlemen, maka dia harus melindungi rakyat.

"Apalagi sekarang sudah di wakil rakyat melindungi rakyatnya. Jadi dokter sebagai wakil rakyat, ini apa-apa juga kesehatan aku enggak mudah terima," papar Ribka yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Lebih jauh, Ribka menegaskan, bukan kali pertama ia menolak vaksin. Ribka bercerita, sewaktu menjadi Ketua Komisi IX DPR periode 2004-2009 ia juga pernah keras menolak vaksin flu burung.

"Waktu saya ketua komisi juga sama flu burung aku enggak terima. Saya tidak mau menandatangani Rp 493 miliar waktu zaman Bu Siti Fadilah. Waktu itu teman-teman wartawan ngejar aku, kenapa enggak mau tanda tangan," ulas dia.

Pernyataan PDIP terkait sikap Ribka

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Jajaran DPP PDIP dalam acara pengumuman cakada PDIP tahap V. Foto: PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan PDIP mendukung penuh pemerintah dalam program vaksinasi.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," kata Hasto.

Terkait sikap Ribka, Hasto menilai ia hanya mengingatkan agar negara tak berbisnis dengan rakyatnya. Pun, hal itu bagian dari pengawasan DPR terhadap eksekutif.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan” tutur Hasto.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.