Cerita Yusril Jabat Menteri Kehakiman Era Megawati: 2 Tahun Dipaksa Buat 100 UU

Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra bercerita ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau MenkumHAM.

Yusril pernah menjabat Menteri Kehakiman dan HAM sejak 10 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004 atau era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Yusril bercerita dia dipaksa untuk membentuk dan mengesahkan lebih dari 100 Undang-undang.

"Saya ingat betul saat jadi Menteri Kehakiman dan HAM di bawah Presiden Megawati, saat itu dipaksa menyelesaikan 100 lebih UU dalam jangka waktu 2 tahun dan sebagian besar UU itu masih berlaku sampai sekarang," kata Yusril saat membuka rapat koordinasi nasional dan musyawarah dewan partai di eL-Royal Hotel Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu (11/1). Presiden Jokowi turut hadir dalam acara itu.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Jeju Forum for Peace and Prosperity Tahun 2022, Kamis (15/9/2022). Foto: PDIP

Yusril mengaku bangga karena bisa menyelesaikan tugas itu. Meski begitu, ia tak menampik produk UU yang ia susun memicu polemik di masyarakat.

"UU yang sempat bikin heboh, seperti PPATK, UU Notaris, UU Pembentukan KPK dan sebagainya. Bahkan reformasi besar-besaran terhadap MA," ucap dia.

Yusril mengatakan, di era kepemimpinannya sebagai MenkumHAM, pemerintah memisahkan kewenangan dalam pengadilan. Sehingga masalah hukum menjadi kewenangan MA.

"Pemerintah saat itu melepaskan kewenangannya di pengadilan sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab MA," ucap Yusri.

"Sering diolok-olok waktu itu, hakim itu katanya otaknya di bawah MA, perutnya di bawah Menteri Kehakiman. Kita lepaskan semua dan itu adalah reformasi yang luar biasa terjadi pada waktu Presiden Megawati yang kita kerjakan dalam waktu singkat, dalam waktu beberapa bulan dengan kerja keras yang sangat luar biasa," kata Yusril.