Charta Politika: Mayoritas Puas Kinerja Jokowi, tapi Warga Ingin Sudahi PPKM
PerbesarADVERTISEMENT
Charta Politika merilis hasil survei terbaru dengan tajuk 'Evaluasi Kebijakan dan Peta Politik Masa Pandemi' pada Kamis (12/8).
ADVERTISEMENT
Ada beberapa poin terungkap dalam survei ini mulai dari masyarakat menilai penegakan hukum di RI masih buruk hingga masyarakat mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Selain itu, dalam survei ini juga diungkap elektabilias terbaru dari partai politik. Ada yang mengalami kenaikan, tapi ada juga yang mengalami penurununan.
Survei ini dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan wawancara tatap muka. Metode sampling menggunakan multistage random sampling.
Jumlah sampel 1.200 dan margin of error sebesar 2,83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Berikut kumparan rangkum hasil survei Charta Politika:
47,3% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum RI Buruk
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, 49,5 persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia sangat baik dan baik. Sementara itu, 47,3 persen responden menilai penegakan hukum Indonesia buruk dan sangat buruk.
ADVERTISEMENT
"Responden terbelah dalam menyikapi kondisi penegakan hukum di Indonesia. Sebanyak 49,5% menyatakan menilai sangat baik dan baik, sedangkan 47.3% responden menilai penegakan hukum di Indonesia saat ini buruk dan sangat buruk," kata Yunarto.
Yunarto mengatakan pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk membenahi kondisi hukum di Indonesia. Terlebih, kata dia, saat ini responden jauh lebih berani menyatakan bahwa kondisi hukum Indonesia buruk.
"47,3 buruk artinya tendensi untuk berani menyatakan ini buruk lebih besar. Tadinya orang cenderung tidak jawab atau tidak respons. Ada PR sangat besar bahkan dibandingkan ekonomi," ujarnya.
Salah satu indikator kondisi hukum di Indonesia yakni pemberantasan korupsi. Yunarto mengatakan 53 persen responden menyatakan pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus dibenahi.
ADVERTISEMENT
"Sebanyak 44.0% responden menilai pemberantasan korupsi saat ini sangat baik dan baik, sementara 53.0% menyatakan buruk dan sangat buruk," ucapnya.
"Ini juga PR lebih besar karena angka dari yang menyatakan buruk dan sangat buruk di atas yang sangat baik dan baik. Penilaian buruk jauh lebih tinggi," tutur dia.
54,7% Masyarakat Ingin Sudahi PPKM dan Memulai New Normal
Sebanyak 31,5 persen responden menyatakan penanganan pandemi COVID-19 saat ini merupakan persoalan paling pokok di Indonesia.
Akan tetapi, sebanyak 45,6 persen menilai penanganan pandemi corona di Indonesia buruk dan sangat buruk.
"Apakah ini baik? Ini sudah jadi PR karena angkanya cenderung sudah bisa dikatakan merah, meskipun tidak serendah [bidang] ekonomi dan hukum," kata Yunarto.
ADVERTISEMENT
Yunarto menjelaskan, dampak pandemi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya penghasilan, atau sebanyak 60,3 persen. Lalu disusul kehilangan pekerjaan 16,1 persen, dan harus belajar dari rumah dengan 6 persen.
Selain itu, sebanyak 43,3 persen responden menyatakan tidak percaya dengan data COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Dan sisanya 53,1 persen percaya dengan data pemerintah, 4,5 persen di antaranya sangat percaya.
Vaksinasi COVID-19
Sebanyak 72,4 persen responden menyatakan bersedia menerima vaksin corona, dan 23,9 persen tidak bersedia, diikuti 3,7 persen tidak menjawab.
Dari survei yang dilakukan Charta Politika, terlihat kecenderungan peningkatan masyarakat yang bersedia divaksin.
"Dilihat dari sisi tren, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi terus mengalami peningkatan," ujar Yunarto.
Dari empat survei terakhir, terlihat peningkatan masyarakat yang divaksin yakni 51 persen (Januari 2021), 58,3 persen (Februari 2021), 65,7 persen (Maret 2021), dan terus naik hingga pada Juli kemarin mencapai 72,4 persen.
ADVERTISEMENT
Lantas, apa saja yang masih menjadi kendala bagi masyarakat saat ingin divaksinasi? Rupanya, sebagian responden menyatakan informasi mengenai vaksinasi dinilai kurang jelas (29,4 persen).
Masih ada 26,3 persen responden yang menyatakan tidak percaya adanya virus corona. Lalu persoalan selanjutnya adalah distribusi vaksin yang tidak merata (17,3 persen), faskes yang sangat terbatas (11,2 persen), dna jumlah nakes yang terlalu sedikit (7,5 persen).
Pelaksanaan PPKM
Terkait pelaksanaan PPKM untuk menekan laju penularan COVID-19 yang berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia, Yunarto menyebut 52,7 persen responden menganggap pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sedangkan 43,8 persen menyatakan tidak yakin, dan 3,6 persen tidak menjawab.
Namun, sebanyak 54,7 persen responden ingin pemerintah segera menyudahi PPKM dan bisa menerapkan new normal.
ADVERTISEMENT
"Saya pribadi tetap melihat, bagi saya bukan hanya persepsi publik, tapi datang risiko terhadap masyarakat sehingga terkait dengan nyawa risiko nyawa bisa diminimalisir. Tapi ini bisa jadi pemerintah menghadapi situasi psikologis yang tidak mudah karena lebih banyak yang ingin menyudahi PPKM," ujar dia.
Sedangkan 20,8 persen responden menyatakan ingin PPKM terus dilanjutkan jika belum ada penurunan kasus COVID-19. Sebanyak 18,3 persen responden lainnya ingin ada pelonggaran bertahap pelaksanaan PPKM.
PDIP, Gerindra dan PKB Tiga Besar, Berkarya Paling Bawah
Elektabilitas partai politik di Indonesia selama pandemi COVID-19 juga disorot dalam survei ini. Hasilnya, PDIP, Gerindra dan PKB masuk dalam tiga besar partai dengan elektabilitas tinggi.
"PDIP 22,8 persen, 17,5 persen, PKB 9,4 persen," kata Yunarto.
ADVERTISEMENT
Sedangkan dalam urutan keempat ada Partai Demokrat dengan perolehan 6,6 persen, Golkar di urutan kelima dengan 6,6 persen dan NasDem urutan keenam dengan 4,8 persen.
Sementara, PPP, PAN, PSI hingga Berkarya menyusul di belakang NasDem secara berutan di urutan bawah.
Yunarto menjelaskan, dari survei ini juga terungkap ada parpol yang mengalami kenaikan elektabilitas secara drastis dan penurunan. Sementara PDIP dinilai masih stabil.
"Pada elektabilitas partai politik, PDIP masih menempati urutan teratas jika pemilihan anggota DPR RI dilaksanakan hari ini," jelas Yunarto.
"Jika dilihat dari tren keterpilihan partai politik terdapat partai politik yang mengalami kenaikan keterpilihannya yaitu PDIP, Gerindra dan Demokrat," tutur dia.
62,4% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin
Terkahir, terkait kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, hasilnya, 62,4 responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf.
ADVERTISEMENT
"Ada 62,4 persen yang menyatakan puas, 34,1 persen menyatakan tidak puas. Lalu 3,5 persen mengatakan tidak tahu tidak jawab," kata Yunarto Wijaya.
Yunarto mengatakan, terdapat sejumlah persoalan di Indonesia yang menjadi variabel penentu kepuasan publik. Di antaranya, penanganan corona 31,5 persen, harga-harga bahan kebutuhan pokok mahal 22,1 persen.
"Susah mencari lapangan pekerjaan 11,9 persen, infrastruktur jalan yang tidak memadai 4,3 persen dan biaya berobat yang mahal 4,2 persen," kata dia.
Terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kata dia, 65,9 responden menyatakan sangat buruk atau buruk. Sementara itu, 31,7 responden menilai baik atau sangat baik.
"Terdapat 65.9% responden yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini sangat/buruk," kata dia.
Meski begitu, Yunarto mengatakan 60,5 persen responden masih optimis ekonomi Indonesia akan lebih baik di tahun depan.
ADVERTISEMENT