China Masuk Lagi ke Natuna, DPR Dorong Penambahan Kapal Laut Kemhan

13 Januari 2020 15:18 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Prabowo Subianto memberikan SK pengangkatan Rektor UKRI ke Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok. pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo Subianto memberikan SK pengangkatan Rektor UKRI ke Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok. pribadi
ADVERTISEMENT
Kapal Cost Guard China kembali masuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) menambah kapal laut untuk menjaga wilayah kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
"Kita akan dorong Kemhan untuk memperbanyak armada. Karena dengan wilayah yang begitu luas saya pikir perlu penambahan kapal laut," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).
Kata dia, pertahanan laut di Natuna tergolong masih kurang karena jumlah kapal yang masih terbatas.
Untuk anggaran penambahan kapal laut, Dasco mengatakan dapat dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Kalau soal penambahan anggaran nanti harus dibicarakan dengan Banggar. Kalau saya pribadi dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita," ucap Dasco.
Kapal Coast Guard China membanyangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menurut Wakil Ketum Gerindra itu, kembalinya kapal China ke wilayah teritorial Indonesia bukan karena utang yang dimiliki negara ke negara tirai bambu itu. Ia yakin pemerintah akan tetap menegakkan kedaulatan Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Saya pikir tidak demikian. Saya pikir bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita. Dan tidak takut hanya karena utang, kalau perlu kita tidak usah utang kepada China," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, sebaiknya pemerintah membahas alternatif jangka panjang untuk menghadapi China. Sehingga, pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih tegas.
"Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang walaupun itu tidak masuk ke perairan Indonesia tetapi masuk di ZEE. Saya pikir pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," pungkasnya.