Corona di RI Hampir 1 Juta, Pemerintah Harus Keras Tegakkan Protokol Kesehatan

Sejumlah penumpang menggunakan masker berjalan di Stasiun Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (2/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah sepekan berjalan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa-Bali. Namun, kasus corona di Indonesia masih tinggi dengan total lebih dari 900 ribu kasus dan belum menujukkan tanda penurunan.

Menanggapi itu, anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmad Handoyo, mengaku tak heran adanya peningkatan kasus di awal minggu 2021 sebagai dampak libur panjang akhir tahun 2020.

Karena itu, ia berharap penerapan PPKM dapat menekan kasus corona dalam beberapa minggu ke depan dengan pelaksanaan yang ketat.

"Saya kira tidak mengagetkan memang setelah liburan panjang tahun baru Natal memang prediksi yang naik itu memang bulan-bulan Januari. Sedangkan aturan baru terkait PSBB diperketat maupun PPKM itu setelah terjadi atau setelah berlangsung adanya liburan selesai," kata Rahmad saat dihubungi, Senin (18/1).

"Nah, sekarang saat ini bagaimana kita konsolidasi lagi, benar-benar kita perketat kita jalankan aturan itu agar minimal itu tidak naik dulu jangka pendek ini. Kita edukasi, sosialisasi kita bumikan betul protokol kesehatan jadi harga mati dalam pengendalian COVID," sambungnya.

Dia pun berharap pemerintah pusat dan daerah memberlakukan penegakan disiplin yang keras bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. Selain itu, ia meminta kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan juga meningkat.

"Ayo terus prokes kita lebih keras lagi penegakan disiplin, karena dengan keras penegakan disiplin itu paling tidak kita bisa menekan bisa cukup mengendalikan COVID.

Petugas yang mengenakan APD memakamkan jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta, Selasa (29/12). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

"Tapi ini tidak ada sebatas dari pusat dan pemda saja, tetapi juga butuh kesadaran masyarakat," sebutnya.

Politikus PDIP itu mencontohkan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang seringkali dilakukan masyarakat. Sehingga penegakan disiplin ketat bisa menjadi opsi penanganan.

"Semisalnya kejadian kemarin ada tokoh ulama besar yang meninggal di Jakarta masih banyak yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah jaga protokol kesehatan. Ini jadi tantangan tersendiri, kita memang belum menganggap protokol kesehatan sebagai senjata pamungkas dalam rangka pengendalian COVID," kata dia.

"Kalau ternyata memang ini masih banyak yang bandel dan abai, saya kira penegakan disiplin yang ketat dan keras, saya kira menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Kalau tidak ya akan terus begini akan terus naik, RS penuh, ICU penuh," tutup dia.