CSIS: Peta Pilgub DKI 2024 Dipengaruhi IKN dan Kepala Daerah Berpengalaman
PerbesarADVERTISEMENT
Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan beberapa hal yang akan mempengaruhi peta Pilgub DKI Jakarta 2024.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, Pilgub DKI akan agak berbeda dari sebelumnya karena terdampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
"Pasal 9 UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta, otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Daerah lain, otonomi pada level kabupaten/kota. [Lalu] ambang batas perolehan suara untuk ditetapkan sebagai kepala daerah. Pasal 11 UU 29/2007, memperoleh lebih dari 50% suara dalam Pilkada. Dalam hal tidak ada pasangan yang memperoleh lebih dari 50%, diadakan putaran kedua," kata Arya dalam diskusi virtual bersama Lingkar Diskusi Indonesia, Kamis (24/3).
"Daerah lain, tidak ada ambang batas suara. Pemilihan wali kota/bupati, Pasal 19 (2), wali kota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Nah, Jakarta setelah enggak jadi ibu kota apa masih perlu 50%? Ini yang akan dilematis. Apakah bupati/wali kota masih ditunjuk gubernur atau dipilih langsung?" imbuh dia.
Meski akan agak berbeda karena IKN, Arya menilai peta Pilgub DKI 2024 masih akan diramaikan tokoh populer dan kepala daerah berpengalaman.
ADVERTISEMENT
Seperti Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkaca pada kontestasi Pilgub DKI lalu.
"Dalam sejarah pencalonan politik Jakarta, tokoh populer dan kepala daerah berpengalaman di tempat lain masih akan dilirik. Kita lihat dulu ada Pak Jokowi dari Solo, ada Alex Nurdin, Pak Ahok, Pak Anies, AHY," papar dia.
Selain itu, ia melihat berdasarkan tren suara, sudah terbentuk stabilitas parpol. Menurutnya, 5 partai besar yang akan mempengaruhi pilkada mendatang.
"Kalau kita lihat konteks pilgub ke depan, menurut sejarah, partai-partai dengan perolehan suara di atas 15% lah yang akan pengaruhi proses pembentukan koalisi. Contohnya di 2007 ada Fauzi Bowo dan Adang, dicalonkan Demokrat dan PKS. Kita lihat suaranya di 2004, Demokrat 21% PKS 24%. Di 2012, Jokowi, Fauzi Bowo, Riza Patria, Alex Nurdin, waktu itu PDIP 11%, PKS 19%, Demokrat 34%," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"2014 juga, Ahok dicalonkan PDIP, Anies-Sandi Gerindra, dan AHY. Jadi ke depan basis pencalonannya akan melihat Pemilu 2024. Kemungkinan terjadi pergeseran satu partai ke partai lain kecil. Apalagi Demokrat sudah turun. Lalu Hanura, PKB, PPP juga hilang. PDIP, Gerindra menunjukkan sudah stabil," pungkas dia.