CSIS: Sistem Pemilu Terbuka Lemahkan Partai dan Rawan Korupsi

Suasana Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2020). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Wacana sistem pemilu tetap terbuka atau dikembalikan kepada sistem proporsional tertutup, menjadi pembahasan dalam RUU pemilu sebagai landasan hukum Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philip Vermonte mengatakan pihaknya lebih mendukung penerapan sistem tertutup dalam pemilu 2024.

"Saya sejak lama relatif mengadvokasi, menurut saya, tapi mungkin banyak yang tidak sepakat. Tapi menurut saya sistem tertutup lebih baik dengan perbaikan-perbaikan," kata Philip dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi II DPR, Rabu (1/7).

Menurut Philip, pelaksanaan sistem proporsional terbuka memiliki banyak kekurangan seperti melemahkan partai hingga praktik korupsi yang lebih banyak terjadi. Selain itu, kata dia, sistem pemilu terbuka membuat partai lebih sulit mengontrol calon yang akan diusung.

"Sistem proporsional terbuka itu melemahkan partai menurut saya, kemudian faktor personal caleg," jelas Philip.

"Tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi, sistem proporsional apa yang terasosiasi dengan korupsi lebih tinggi, itu adalah proporsional terbuka. Tetapi aspek penting kelembagaan partai dengan sistem proporsional terbuka, partai relatif berkurang kontrolnya terhadap individual politisi," ucap dia.

Namun, Philip mengatakan apabila sistem pemilu tertutup kembali diterapkan, komisi II DPR harus melakukan antisipasi untuk menghapus stigma negatif dari sistem ini. Misalnya, mencegah agar penentuan anggota DPR di suatu partai tidak terlalu dikontrol oleh sekelompok orang.

"Sedikit banyak pandangan orang tentang sistem tertutup, menjadi terlalu dikontrol sekelompok orang dalam politik, bagaimana menjamin itu tidak terjadi," tuturnya.

Selain itu, ia juga mendorong parpol membuat mekanisme pemilihan pendahuluan seperti mengadakan konvensi untuk menyaring calon yang akan dipilih. Namun, ia memberikan catatan agar parpol tetap membuat aturan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu.

"PSI sudah mulai waktu mau pilih calon Tangsel, mereka lakukan konvensi, menurut saya contoh yang baik. Kemudian bisa juga konvensi khusus di partai sendiri untuk buat list dan peraturan ketat soal keterwakilan perempuan. Kalau tertutup tidak diikuti aturan mengenai peletakan perempuan akan menyulitkan calon-calon perempuan," tandas dia.

===

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.