Dahnil Sindir Jokowi Soal Banyak Kartu: ini Era Digitalisasi, Unicorn

18 Maret 2019 17:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak usai menganalisis debat ketiga Pilpres 2019 di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (18/3). Foto: Ajo Darisman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak usai menganalisis debat ketiga Pilpres 2019 di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (18/3). Foto: Ajo Darisman/kumparan
ADVERTISEMENT
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menolak adanya program kartu-kartu sakti yang ditawarkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, seluruh kartu yang ditawarkan oleh petahana itu cukup diganti dengan satu kartu saja, yaitu e-KTP saja. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019, Minggu (17/3) malam.
“Ini ada KTP kita itu kan ada cip yang bisa digunakan untuk mengindentifikasi nomor kita. NIK itu kan masuk dalam kategori sistem single identity number (SIN),” ujar Dahnil.
Lebih jauh, ia menyayangkan jika e-KTP yang proses pembuatannya diwarnai oleh korupsi yang cukup menghebohkan Indonesia itu, malah tidak dimanfaatkan secara lebih baik. Atas alasan itulah, ia menyebut Prabowo-Sandi akan memanfaatkan e-KTP sebagai tandingan dari semua kartu tersebut.
“Jadi ini sudah ada kartunya. Apalagi kartu ini dibuat mahal-mahal, sudah kena kasus korupsi lagi, kemudian enggak dimanfaatkan. Kan sayang, sudah dikorupsi oleh koalisi yang sana kemudian ini enggak dimanfaatkan. Nah, kami mau memanfaatkan ini. Jadi enggak ada kartu-kartuan lagi,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
Dahnil menjelaskan rencana Prabowo-Sandi untuk memanfatkan e-KTP untuk mengakomodir program yang mereka usung. Mulai dari pelayanan BPJS, kartu pintar, hingga kesehatan, cukup dengan menunjukkan e-KTP.
“Jadi sistem integrasi nasional itu berkoneksi dengan orientasi pencegahan korupsi yang ingin diperbaiki oleh Prabowo-Sandi. Melalui SIN, semua data kita terdeteksi,” kata Dahnil.
Selain ada kemungkinan kartu sakti Jokowi menjadi bancakan korupsi, ia menilai kartu itu hanya jadi pemborosan dan tidak efisien.
“Justru pelaksanaannya bertentangan, pakai kartu-kartuan yang tidak efisien pada satu sisi, di sisi lain juga pemborosan,” tegas Dahnil.
ADVERTISEMENT