Dampak Corona, Pemprov Jatim Gratiskan Sewa 772 Unit di 4 Rusunawa

Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memaparkan update kasus COVID-19 di Jawa Timur. Foto: Dok. Istimewa

Pemprov Jawa Timur menggratiskan uang sewa selama tiga bulan bagi penyewa kamar di 4 rusunawa di Surabaya. Rusunawa tersebut yakni rusunawa Gunungsari, SIER, Jemundo, dan Sumurwelut. Kebijakan itu diambil menyusul dampak corona terhadap masyarakat menengah ke bawah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyebut ada 772 unit yang digratiskan sewanya dari Maret hingga Mei.

"Ada beberapa hal yang di dalam rumpun dampak sosial ekonomi COVID-19 yang dikoordinasikan oleh Pak Wagub, salah satunya adalah yang terkait dengan rusunawa. Koordinasi pemprov, ada Rusunawa Gunungsari, SIER, Jemundo, Sumurwelut ada 772 unit. Dari 772 unit di 4 rusunawa, maka dalam 3 bulan ini, mereka akan dibebaskan dari biaya sewa hunian," ujar Khofifah di rumah dinasnya Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (2/4).

Selain itu, Khofifah juga mengimbau bupati dan wali kota di seluruh Jatim melakukan hal serupa di daerahnya masing-masing.

"Imbauan kepada bupati dan wali kota se Jatim bersanding dengan berbagai stimulus yang dikeluarkan pemerintah pusat. Banyak pemkab dan pemkot yang memiliki rusunawa, kami imbau bersama meringankan beban dari mereka yang terdampak COVID-19 di masing-masing kabupaten kota," lanjutnya.

Ilustrasi Rusunawa Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Lebih lanjut, Sekretaris Dinas PU Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jawa Timur, Bayu Trihaksoro, menyebut total penggratisan sewa selama tiga bulan pada 772 unit itu sebesar Rp 600 juta.

Ia merinci jumlah kamar di Rusunawa Gunungsari yang digratiskan sebanyak 248 unit, sewa yang dibebaskan selama 3 bulan yaitu Rp 189 juta. Rusunawa SIER jumlah hunian 60 unit dengan sewa selama 3 bulan sebesar Rp 46 juta.

“Jemundo 57 unit sewa hunian selama 3 bulan Rp 43 juta. Sumurwelut 407 unit, sewa hunian Rp 320 juta. Kalau ditotal (yang digratiskan) sebesar Rp 600 juta," ungkap Bayu.

Pihaknya berharap, dengan kebijakan ini bisa menekan angka kemiskinan warga terdampak COVID-19.

"Pembebasan pembayaran hunian di rusun milik pemerintah Jatim untuk menekan angka kemiskinan dampak COVID-19. Diharapkan biaya sewa bisa dialokasikan untuk kebutuhan keluarga untuk menjaga kesehatan," pungkas Bayu.