Dari Bandung, Unisba & UPI Bersikap: Selamatkan Demokrasi, Jangan Bodohi Rakyat
ยทwaktu baca 5 menit
PerbesarUniversitas Islam Bandung (Unisba) menyerukan sikap "satukan tekad selamatkan demokrasi", pada Senin (5/2). Unisba menyatakan Indonesia nampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Demokrasi bukan sekadar slogan, tapi adab dalam bernegara," kata Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unisba, Edi Setiadi, di kampus Unisba.
Edi lalu membacakan maklumat dari civitas akademika Unisba:
1. Sebagai Ulil Amri, Presiden hendaknya menjadi suri tauladan dengan menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan yang baik, menaungi kesatuan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda pilihan; dan mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusia dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tenteram.
2. Presiden memiliki sense of crisis terhadap degradasi hukum dan demokrasi, memiliki sense of achievement, yaitu semangat agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan, serta memiliki sense of compassion yakni mencintai dan mengasihi umat manusia.
3. Presiden bukan hanya sebagai Kepala Pemerintahan, tapi juga Kepala Negara yang seharusnya mementingkan legacy, keteladanan, dan etika sebagai Presiden.
4. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, agar tidak terjadi abuse of power dan adab keteladanan bernegara, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengayomi masyarakat luas (bersikap netral).
5. Mendesak negara untuk lebih serius memerjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan.
6. Sebagai ciri negara hukum adalah adanya pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh-sunguh.
7. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
8. Pemilu adalah sarana demokrasi. Oleh karena itu, Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh dicemooh atau direduksi makna hanya sekadar prosedur memilih pemimpin saja. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
9. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti, demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
10. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Wakil Rakyat dan seluruh masyarakat secara bersama-sama perlu meluruskan jalan untuk Indonesia Maju, Berdaulat dan Beradab.
11. Sivitas Akademika UNISBA mengajak semua pihak untuk menjaga netralitas dan turut berupaya membuat suasana nyaman serta aman saat menghadapi pemilu 2024 untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia.
Sikap UPI
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga menyatakan sikap serupa. Mereka menyoroti nepotisme. Indonesia sedang menghadapi persoalan besar.
"Yang terjadi sekarang adalah apa yang disebut dengan pelanggaran nepotisme dan keberpihakan. Kita ingin meluruskan, jangan sampai hal ini menimbulkan chaos seperti di zaman 1998, kita mencegah untuk tidak terjadi hal seperti itu. Jikalau diteruskan ini akan menjadi kegiatan yang anarki, seperti 1998. Oleh karena itu, saya sampaikan di sini jangan sampai ada gerakan anarki, apalagi di UPI. Tetapi, saya juga menghargai kebebasan yang dimulai hari ini dan gerakan kampus, yang jelas itu adalah bagian dari kebebasan," kata As'ad Samsul Arifin, Anggota Majelis Wali Amanah UPI, di kampus UPI.
Menurut As'ad, ada idealisme yang menjadi patokan untuk negara ini menjalankan politik dan demokrasi dengan sebaik-baiknya.
"Yang kita kelihatan saat ini, yang tampak adalah agak sedikit menyeleweng, miring-miring yang perlu diluruskan kembali, inilah tugas kita. Oleh karena itu, jangan sampai kekerasan terjadi di sini, kalau terjadi akan ke mana-mana," ujar As'ad.
"Dan kepada adik-adik, di mana pun gerakan pembaharuan dilakukan oleh para pemuda, seperti you semua ini. Karena masa depan antum, kalian semua ditetapkan dari sikap kalian yang apakah diam, bergerak, atau mendukung, itu di sini. Di mana keran kebebasan itu terbuka dengan seadil-adilnya, insyaallah masa depan you semua akan memperoleh kejayaan. Jangan sampai ini dilepaskan, dibiarkan, oleh UPI," kata As'ad.
Fuad Abdul Hamied, Guru Besar UPI, menyatakan alasan UPI sampai mesti menyatakan sikap seperti ini adalah sebuah kepedulian.
"Pemilu, 5 tahun sekali, adalah pekerjaan yang rutin dan biasa. Tetapi ketika pemilu ini dilaksanakan dengan banyak cara yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disitulah letak persoalan yang sesungguhnya. Kita mencoba mendidik bangsa dengan, baik, positif, tetapi ternyata banyak hal-hal yang merusak tatanan dan cara pandang terhadap proses demokratisasi negara ini," kata Fuad.
Fuad melanjutkan, "Inilah yang sama-sama kita adang dan upayakan. Kita tidak mencoba memunculkan salah satu di antara ketiga paslon itu, tetapi justru kita ingin menata jangan sampai upaya yang baik ini justru dirusak untuk menanamkan pengertian bahwa seolah-olah pemilu ini hanya permainan saja, pemilu ini hanya untuk menanti sekian kilogram beras ke rumah, pemilu ini hanya untuk menanti bantuan sosial yang tidak jelas alang ujurnya."
"Tapi justru pemilu ini adalah proses pendidikan demokratisasi yang positif dan baik kedepannya, itulah kepedulian kita saat ini, untuk menata, mencoba memberikan sesuatu yang positif, mencoba mengoreksi hal-hal buruk yang dilakukan oleh para penguasa dan orang-orang yang berada di posisi tertentu yang merusak tatanan demokratisasi itu sendiri," ujar Fuad.