Dari Bandung, Unisba & UPI Bersikap: Selamatkan Demokrasi, Jangan Bodohi Rakyat

Unisba, Senin (5/2/2024). Dok: Ist.

Universitas Islam Bandung (Unisba) menyerukan sikap "satukan tekad selamatkan demokrasi", pada Senin (5/2). Unisba menyatakan Indonesia nampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Demokrasi bukan sekadar slogan, tapi adab dalam bernegara," kata Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unisba, Edi Setiadi, di kampus Unisba.

Edi lalu membacakan maklumat dari civitas akademika Unisba:

Sikap UPI

UPI, Senin (5/2/2024). Dok: Ist.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga menyatakan sikap serupa. Mereka menyoroti nepotisme. Indonesia sedang menghadapi persoalan besar.

"Yang terjadi sekarang adalah apa yang disebut dengan pelanggaran nepotisme dan keberpihakan. Kita ingin meluruskan, jangan sampai hal ini menimbulkan chaos seperti di zaman 1998, kita mencegah untuk tidak terjadi hal seperti itu. Jikalau diteruskan ini akan menjadi kegiatan yang anarki, seperti 1998. Oleh karena itu, saya sampaikan di sini jangan sampai ada gerakan anarki, apalagi di UPI. Tetapi, saya juga menghargai kebebasan yang dimulai hari ini dan gerakan kampus, yang jelas itu adalah bagian dari kebebasan," kata As'ad Samsul Arifin, Anggota Majelis Wali Amanah UPI, di kampus UPI.

Menurut As'ad, ada idealisme yang menjadi patokan untuk negara ini menjalankan politik dan demokrasi dengan sebaik-baiknya.

"Yang kita kelihatan saat ini, yang tampak adalah agak sedikit menyeleweng, miring-miring yang perlu diluruskan kembali, inilah tugas kita. Oleh karena itu, jangan sampai kekerasan terjadi di sini, kalau terjadi akan ke mana-mana," ujar As'ad.

"Dan kepada adik-adik, di mana pun gerakan pembaharuan dilakukan oleh para pemuda, seperti you semua ini. Karena masa depan antum, kalian semua ditetapkan dari sikap kalian yang apakah diam, bergerak, atau mendukung, itu di sini. Di mana keran kebebasan itu terbuka dengan seadil-adilnya, insyaallah masa depan you semua akan memperoleh kejayaan. Jangan sampai ini dilepaskan, dibiarkan, oleh UPI," kata As'ad.

Fuad Abdul Hamied, Guru Besar UPI, menyatakan alasan UPI sampai mesti menyatakan sikap seperti ini adalah sebuah kepedulian.

"Pemilu, 5 tahun sekali, adalah pekerjaan yang rutin dan biasa. Tetapi ketika pemilu ini dilaksanakan dengan banyak cara yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disitulah letak persoalan yang sesungguhnya. Kita mencoba mendidik bangsa dengan, baik, positif, tetapi ternyata banyak hal-hal yang merusak tatanan dan cara pandang terhadap proses demokratisasi negara ini," kata Fuad.

Fuad melanjutkan, "Inilah yang sama-sama kita adang dan upayakan. Kita tidak mencoba memunculkan salah satu di antara ketiga paslon itu, tetapi justru kita ingin menata jangan sampai upaya yang baik ini justru dirusak untuk menanamkan pengertian bahwa seolah-olah pemilu ini hanya permainan saja, pemilu ini hanya untuk menanti sekian kilogram beras ke rumah, pemilu ini hanya untuk menanti bantuan sosial yang tidak jelas alang ujurnya."

"Tapi justru pemilu ini adalah proses pendidikan demokratisasi yang positif dan baik kedepannya, itulah kepedulian kita saat ini, untuk menata, mencoba memberikan sesuatu yang positif, mencoba mengoreksi hal-hal buruk yang dilakukan oleh para penguasa dan orang-orang yang berada di posisi tertentu yang merusak tatanan demokratisasi itu sendiri," ujar Fuad.