Data Penerima Bansos di Jatim Direvisi, Emil Dardak Sebut Ada yang Salah Sasaran

Wakil Gubenur Jawan TImur Emil Elestianto Dardak mengecek persiapan BPBD Jatim atasi bencana musim penghujan. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, membeberkan adanya bantuan sosial atau bansos tunai yang salah sasaran. Kasus ini kemudian langsung ditindaklanjuti dengan merevisi data dari pemerintah kabupaten/kota.

Emil Dardak memastikan sejumlah nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan, dihapus dan diganti dengan KPM lainnya yang dinilai lebih tepat menerima bantuan.

"Beberapa daerah mengusulkan penghapusan nama, karena menemukan bahwa nama-nama tersebut tidak layak mendapatkan (bansos) dan langsung mengusulkan penghapusan," kata Emil di Gedung Negara Grahadi, Kompleks Pemprov Jawa Timur, Senin (11/5) malam.

Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak saat memaparkan update kasus COVID-19 di Jawa Timur. Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Emil menjelaskan, pihaknya terus memantau proses penghapusan data salah sasaran itu melalui Dinsos Jawa Timur yang bekerjasama dengan Pusdatin Kemensos. Hal itu dilakukan agar segera terhapus dan diusulkan KPM pengganti.

"Kalau sudah terlanjur tercairkan akan dipending pada periode berikutnya. Tapi insiden ini sangat minim jika dibandingkan penerim bansos yang berjumlah 1,259 juta KPM," jelasnya.

Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur ini menyebut, sejumlah daerah sudah menerima bansos tunai dari Kemensos yang disalurkan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Namun, sejumlah kepala dinsos pemerintah kabupaten/kota lainnya menahan penyaluran bansos ke KPM sembari memperbaiki data tersebut.

"Sedangkan untuk bantuan yang dari provinsi, baru 4 pemerintah daerah sudah siap nama dan rekeningnya," jelas Emil.

Emil Dardak saat menyambangi DPP PPP Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Menurut Emil, kasus ini bisa terjadi mengingat banyaknya jenis bantuan dan jumlah masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan-bantuan yang diberikan di antaranya bansos tunai yang menyasar 1,259 juta KPM, lalu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3,8 juta KPM.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur dan sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota juga memberikan program bansos yang lain sebagai stimulus ekonomi masyarakat terdampak COVID-19.

"Kalau ini tidak terstruktur akan menimbulkan potensi tumpang tindih. Namun yang sudah terdata harus jalan dulu (disalurkan). Apalagi untuk yang daerah PSBB," jelasnya.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

--------------------------------

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.