Debat Pamungkas Pilwalkot Yogyakarta Dimulai, Calon Bahas Program Andalan

Debat publik ketiga Pilwalkot Yogyakarta di Hotel Tara Yogyakarta, Jumat (22/11) malam. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Debat pamungkas Pilwalkot Yogyakarta digelar di Hotel Tara Yogyakarta, Jumat (22/11) malam. Debat malam ini mengusung tema tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, responsif, dan transformatif.

Berikut adalah gagasan dari masing-masing pasangan calon wali kota Yogyakarta merespons tema tersebut:

Pemerintah Kolaboratif

Paslon nomor urut 1 adalah Heroe Poerwadi-Sri Widya Supena menyampaikan pihaknya mengajak masyarakat terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan.

"Kita sebut dengan gerakan pemerintahan yang kolaboratif yang melibatkan banyak pihak karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri-diri," kata Heroe.

Eks Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Heroe mengatakan perlu pula membangun efisiensi anggaran, efisiensi capaian, dan efisiensi kinerja.

"Proses bisnis kalau selama ini selalu menggunakan dinas untuk ujung tombak kita nanti akan ubah bagaimana proses bisnis ada satgas-satgas yang menjadikan kita bisa berjalan bersama," katanya.

Website Terintegrasi

Paslon nomor urut 2 Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan dalam paparannya menegaskan bersih dan anti korupsi menjadi satu syarat membangun suatu daerah. Maka itu diperlukan pemerintahan yang terbuka dan melayani.

"Hari ini Yogya smart city menjadi suatu keniscayaan mari kita wujudkan Yogya pemerintahan yang terbuka dan pemerintahan yang melayani," kata Hasto.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Foto: Erandhi Hutomo/kumparan

Hasto melanjutkan, data menjadi penting termasuk data yang terintegrasi.

"Idealnya kita bisa membangun one and single website artinya semua data itu terkelola dalam satu web yang bisa terkoneksi satu data dengan data yang lain. Sehingga egoisme sektor antar satu dinas dengan dinas yang lain harus betul-betul dihilangkan," katanya.

"Reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan," jelasnya.

Sistem Keterbukaan

Paslon nomor urut 3 Muhammad Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo dalam paparannya menyampaikan prinsip dasar pemerintahan anti korupsi yang pertama adalah karakter yang kuat. Selanjutnya disusul dengan membuat sistem keterbukaan.

Afnan Hadikusumo di Polda Metro Jaya Foto: Ainul Qalbi/kumparan

"Kita harus mempunyai karakter yang kuat yang kedua niat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi untuk membuat sistem sehingga sistem bisa terbuka, akuntabel dan demokratis," jelas Afnan.

Untuk mewujudkan hal itu, kata Afnan perlu didukung dengan sumber daya manusia yang relevan serta infrastruktur yang memadai.