Dekan Fisipol UGM Beberkan Positif-Negatif KPU Izinkan Kampanye di Kampus

Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi ditemui di UGM, Kamis (2/12). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan kampanye politik dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi dengan ketentuan tertentu. Lalu, apakah langkah ini tepat atau sebaliknya akan memperkeruh kampus dengan politik praktis?

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Wawan Mas'udi mengatakan, secara sudut pandang luas, proses penyelenggaraan pemilu ke depan itu memang harus dan perlu untuk memperkuat dan mengedepankan isu-isu programatik.

"Jadi dimensi programatik, dimensi tentang bagaimana ide dan gagasan kebijakan itu saya kira sangat penting untuk secara dideterminasikan kepada publik," kata Wawan melalui sambungan telepon, Rabu (27/7).

Dengan programatik itu, maka bisa mengimbangi komoditifikasi dan politik berbasis identitas yang selama ini menjadi salah satu penyakit dalam politik elektoral.

Menurut Wawan, jika berdasarkan hal itu, maka rencana dari KPU untuk memperluas arena kampanye termasuk di dalam kampus itu bagus. Karena menghadirkan arena-arena mekanisme agar tradisi dan budaya politik yang berbasis pada gagasan.

"Artinya format kampanye yang dibawa ke kampus itu harus dengan tujuan untuk memberikan nuansa programatik politik yang lebih kuat," katanya.

Untuk itu, perlu dibuat syarat dan kondisi seperti apa kampanye di kampus. Kampanye di kampus bagus sejauh dalam kerangka programatik politik yang kuat.

"Tetapi itu tidak bagus kalau itu semata-mata hanya arena untuk menggali suara, apalagi memanfaatkan semata-mata jaringan kemahasiswaan di kampus yang kita tahu punya afiliasi politik, nah itu yang kurang bagus," tegasnya.

"Jangan langsung dipotong, kampus tempat kampanye, iya lalu idenya apa. Itu yang saya kira perlu diperhatikan," bebernya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di Balairung UGM, Jumat (24/6/2022). Foto: UGM

Jika syarat dan kondisi kampanye disusun matang, maka akan ada sisi positif bagi parpol maupun mahasiswa. Parpol mau tak mau harus berkampanye lebih cerdas.

"Yang pasti dari sisi parpol dan kandidat mereka akan dipaksa untuk bisa menghadirkan ide yang memang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kampanye kan sekaligus merupakan janji politik. Selain substansi juga cara berkampanye yang jauh lebih cerdas," katanya.

Sementara dari sisi mahasiswa, ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka dalam berdemokrasi. Demokrasi diharapkan menjadi lebih sehat.

"Kemudian dari mahasiswanya itu akan menjadi sangat bagus untuk bisa menghadirkan tantangan-tantangan, dan kemudian memberikan agenda-agenda politik yang dianggap penting. Jadi akan ada benefit dari dua belah pihak, yang benefit yang paling tinggi adalah menyehatkan proses demokrasi kita yang lebih bagus. Selama ini kan kita hanya sibuk melulu tentang proseduralnya," tegasnya.

Di sisi lain, Wawan mengatakan kampus menjadi lokasi yang strategis. Hal ini karena secara demografi, kampus diisi oleh para pemilih muda.

"Kampus menjadi salah satu tempat dan harus diingat dari sisi demografi politiknya nanti jumlah pemilih dari pada pemilu 2024 itu mencapai sekitar angka kasarnya 45-46 persen. Jadi anggaplah hampir separuh dari pemilih untuk 2024 itu berada di usia kategori 17-40an. Itu jumlah pemilih yang sangat gede," katanya.

Sementara soal rencana KPU ini, Wawan mengatakan bahwa UGM belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari KPU.

"Belum sih (informasi dari KPU) tapi tentu kalau sudah akan menjadi agenda, kita dari kampus pun juga akan coba proaktif. Saya kira memanfaatkan momentum ini. Karena salah satu tugas kampus saya kira adalah membantu untuk memperkuat elektoral kita," pungkasnya.