Demiz: Rekomendasi Lahan Meikarta itu 84,6 Hektare, Bukan 500 Hektare

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memberikan salam jempol usai diperiksa oleh KPK. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan pihak Pemprov untuk lahan proyek Meikarta adalah seluas 84,6 hektare. Menurut dia, hal tersebut sudah berdasarkan SK Gubernur Jabar.

"SK Gubernur tahun 1993 ya 84,6 hektare, bukan 500 (hektare). Jadi itu saja," kata Deddy usai menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).

Deddy Mizwar atau juga biasa dipanggil Demiz itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Usai menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam, Demiz mengaku ada sekitar 31 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya.

"Saya enggak hafal berapa pertanyaan tapi seluruh pertanyaan 31 termasuk nama orang tua saya," ujar Demiz.

"Ya soal Meikarta-lah. Rapat-rapat BKPRD, rekomendasi," sambungnya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di KPK. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Demiz yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) itu menambahkan pernah ada rapat yang membahas aturan soal tata ruang yang terkait dengan permohonan perizinan proyek Meikarta. Menurut dia, hasil rapat itu diserahkan kepada Gubernur Jabar sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

"Kami laporkan kepada gubernur sebelum dikeluarkan rekomendasi. Jadi itu prosedurnya," ucap Demiz.

Dari rapat itulah, menurut Demiz, angka rekomendasi luas lahan Meikarta mengerucut pada angka 84,6 hektare. Keputusan itu dikeluarkan sebagai hasil rapat BKPRD saat itu untuk menjadi pertimbangan bagi rekomendasi gubernur.

KPK menduga ada suap terkait perizinan proyek Meikarta kepada sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Suap diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan beberapa orang lainnya.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (tengah) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Meikarta merupakan proyek perusahaan properti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) 15 Oktober 2018 lalu, KPK mengungkap ada dugaan suap dalam perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga, pihak Lippo memberikan suap kepada Pemkab Bekasi senilai miliaran rupiah untuk melancarkan izin proyek superblok itu.

Suap itu rencananya akan diberikan kepada sejumlah kepala dinas, seperti Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, hingga Dinas Penanaman Modal.

Dugaan sementara, pengembang Meikarta kala itu sedang mengurus sejumlah perizinan di Pemkab Bekasi. Termasuk melancarkan proses rekomendasi penanggulangan kebakaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. Penyidik juga menduga suap diberikan terkait pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Meikarta di Cikarang.

Berdasarkan pengembangannya, KPK menduga bahwa perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal. KPK menduga proyek Meikarta sebenarnya tidak bisa dilakukan di atas lahan ratusan hektare karena terbentur aturan tata ruang.

Belakangan, KPK mengindikasikan terjadinya suap untuk mengubah aturan soal tata ruang demi memuluskan proyek Meikarta.