Demokrat: Cari Jubir Presiden Model Andi Mallarangeng, Tenang dan Tak Provokatif

15 Juli 2021 15:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi I F-Demokrat Anton Sukartono. Foto: Facebook Anton Sukartono
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi I F-Demokrat Anton Sukartono. Foto: Facebook Anton Sukartono
ADVERTISEMENT
Posisi juru bicara Presiden Jokowi tak lama lagi akan kosong. Fadjroel Rachman yang sudah hampir dua tahun menjadi jubir Jokowi akan segera menempati posisi barunya sebagai Duta besar RI di Kazakhstan.
ADVERTISEMENT
Siapa sosok pengganti Fadjroel pun mulai banyak dibicarakan. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, berpendapat sosok jubir Presiden Jokowi bisa mencontoh seperti Andi Mallarangeng.
"Menurut saya pribadi kalau bisa cari yang model Bang Andi Mallarangeng," kata Anton saat dimintai tanggapan, Kamis (15/7).
Andi Mallarangeng diketahui pernah menjadi juru bicara Kepresidenan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004-2009.
Menurut Anton, figur seperti Andi Mallarangeng sudah cukup ideal sebagai jubir Presiden, salah satunya cakap dalam memberikan informasi yang mewakili Presiden.
"Tenang, tidak provokatif, dan jelas dalam memberikan informasi," beber Anton.
Kendati demikian, Anton menyebut yang paling tahu kebutuhan sosok jubir tak lain dan tak bukan adalah Presiden Jokowi sendiri.
Andi Mallarangeng di NUH Singapura. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Kami serahkan ke Presiden, beliau yang paham yang terbaik untuk jadi jubir beliau," tutup legislator dapil Jawa Barat ini.
ADVERTISEMENT
Sosok Fadjroel Rachman belakangan ini banyak menuai kontroversi. Berbagai pernyataannya justru menjadi polemik di tengah publik.
Beberapa pihak pun menilai bentuk komunikasi Fadjroel dinilai tak merepresentasikan sikap Presiden. Sebab, beberapa kali Mensesneg maupun Seskab merevisi pernyataan Fadjroel.
Fadjroel diketahui sudah menjalani fit and proper test di Komisi I DPR Rabu (14/7) kemarin. Karena amanat UU hasil fit and proper test rahasia, nantinya keputusan akan dikembalikan kepada Presiden Jokowi terkait penempatan para dubes di negara sahabat.