Demokrat dan PBNU Kompak Tolak RUU HIP

Ketum Partai Demokrat AHY bertemu Ketum PBNU Said Aqil Sirodj. Foto: Dok. Partai Demokrat

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, Kamis (26/4). Salah satu agenda pertemuan untuk saling bertukar pikiran terkait pembahasan RUU HIP yang menjadi kontroversi.

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan partainya menolak pembahasan RUU HIP di DPR. Dia menjelaskan setidaknya terdapat empat alasan partainya menolak RUU HIP.

Pertama, RUU dianggap akan menimbulkan tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme tak dimuat sebagai konsideran.

"Posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya. Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6).

Ketum Partai Demokrat AHY bertemu Ketum PBNU Said Aqil Sirodj. Foto: Dok. Partai Demokrat

"Sebab ideologi Pancasila landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh UU. RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi," sambung AHY.

Selain itu, AHY juga mengatakan Demokrat tak bisa memberikan toleransi RUU HIP karena tak masuknya TAP MPR mengenai larangan ajaran komunisme sebagai konsideran. Dia juga menuturkan RUU HIP aman memunculkan konflik ideologi.

"Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan. RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik. Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," ucap dia.

RUU HIP, kata putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, juga dapat mengubah Pancasila menjadi trisila atau ekasila. Seluruh alasan itu, kata AHY, membuat partainya tegas menolak RUU HIP.

"Poin keempat adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong'. Hal itu jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya," tandas AHY.

======

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.