Demokrat Dorong Pansus Jiwasraya: Kasus Melibatkan Lingkaran Kekuasaan

Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Komisi VI DPR telah memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut kasus gagal bayar Jiwasraya yang diduga merugikan negara Rp 13 triliun. Namun, Demokrat tetap akan mendorong pembentukan Pansus Jiwasraya.

Bedanya Panja hanya dibentuk di satu komisi dalam hal ini Komisi VI, sementara Pansus lintas komisi.

"Kita sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk pansus angket Jiwasraya," kata Ketua DPP Demokrat, Benny K Harman, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (16/1).

Wakil Ketua Komisi III (Demokrat), Benny K Harman. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menurut Benny, kasus gagal bayar Jiwasraya merupakan kasus yang disusun secara sistematis lantaran melibatkan sejumlah tokoh di lingkaran kekuasaan. Sehingga, kata dia, penanganan kasus tidak efektif apabila hanya ditangani di tingkat panja.

"Ini kasus kejahatan yang sistemik struktur kasus ini, sistemik efeknya, juga sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," tuturnya.

Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Selain itu, Benny menyebut penanganan kasus di Kejaksaan Agung juga tak efektif. Sebab menurutnya, penanganan itu sarat kepentingan penguasa.

"Kalau hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif karena Kejaksaan di bawah Presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran istana," jelas Benny.

Benny mengaku telah membaca sejumlah laporan dari Kejaksaan Agung terhadap perkembangan Jiwasraya. Menurutnya, terdapat indikasi upaya untuk menutupi sejumlah orang yang terlibat. Namun, ia tak menyebut upaya apa yang dimaksud.

"Saya sudah membaca laporan kejaksaan agung itu ada tanda-tanda. Kami menengarai adanya upaya sistematik untuk melokalisir kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Demokrat akan berkomunikasi dengan fraksi partai lain soal dorongan pembentukan Pansus Jiwasraya. Namun, kata dia, upaya itu tak bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Iya iya (akan lobi partai lain) tentu komprehensif bukan untuk menjatuhkan Presiden, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Jokowi," pungkasnya.