Demokrat Harap Arahan Jokowi Hentikan Manuver Menteri soal Pemilu Ditunda

Presiden Jokowi menerima Finalis Puteri Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/2/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta manuver politik yang dilakukan para menteri Presiden Jokowi untuk menunda Pemilu 2024 berakhir. Sebab, Jokowi sudah memberikan instruksi agar para menteri fokus bekerja untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kita berharap pernyataan ini benar-benar mengakhiri percobaan manuver-manuver politik inkonstitusional para pembantu terdekatnya. Sekalipun kita menyayangkan hingga kini tak ada tindakan tegas terhadap para pembantunya yang telah melakukan kegaduhan politik tersebut," kata Kamhar, Rabu (11/5).

Terkait menteri yang ingin maju sebagai capres, menurut Kamhar, sebaiknya mundur agar tak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Tak mesti mundur karena tak ada regulasi yang dilanggar. Namun jika memilih mundur, itu lebih baik untuk menghindarkan pada penyalahgunaan kekuasaan," ucapnya.

Kamhar berpandangan instruksi yang disampaikan Jokowi kepada jajarannya merupakan kritik terhadap diri sendiri. Sebab, Jokowi tak memberikan sanksi bagi menteri yang membahas penundaan pemilu dan sibuk mengurus pemindahan ibu kota.

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Kritik yang disampaikan Pak Jokowi kepada para pembantunya untuk fokus kerja sesuai masing-masing bidangnya sejatinya adalah kritik bagi dirinya sendiri," tuturnya.

"Selain tak ada tindakan korektif terhadap beberapa pembantunya yang telah membuat kegaduhan politik dan kesulitan masyarakat memperoleh sembako dengan harga terjangkau termasuk minyak goreng, Pak Jokowi malah sibuk kejar target regulasi turunan pemindahan IKN. Padahal diakuinya sendiri bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih dan pandemi COVID-19 juga belum selesai," tegas Kamhar.

Lebih lanjut, ia berharap anggota kabinet Jokowi tetap profesional dalam menjalankan tugasnya dan tak fokus mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024.

"Kritisisme publik semakin baik, karenanya publik akan memonitor dan merespons jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan," tutup Kamhar.