Demokrat: Kalau Ada Jenderal di Kasus Novel, Kapolri Harus Berani

30 Desember 2019 21:01 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
RB (depan) dan RM (belakang), dua tersangka penyiram Novel Baswedan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
RB (depan) dan RM (belakang), dua tersangka penyiram Novel Baswedan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mendesak Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Benny meminta kasus ini tak hanya berhenti di dua pelaku RM dan RB, namun juga mengungkap aktor intelektualnya.
ADVERTISEMENT
Terlebih beberapa waktu lalu, Novel menduga ada keterlibatan jenderal di balik kasusnya itu. Novel bahkan mengaku telah menyampaikan nama jenderal tersebut ke Polri.
Wakil Ketua Komisi III (Demokrat), Benny K Harman. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Jenderal itu saja disebut. Jenderal itu saja, jangan kroco. Kalau bisa, Kapolri harus berani, termasuk kalau ada jenderal di balik kasus ini. Jangan sekedar dibikin-bikin," kata Benny kepada kumparan, Senin (30/12).
Sebab, Benny tak yakin dengan motif RM dan RB yang hanya sekadar tak suka dengan Novel. Dalam pengakuannya, RB hanya menyebut Novel sebagai pengkhianat, namun belum diketahui motif persis ia dan RM menyiram Novel dengan air keras.
"Itu opini, mana kok tiba tiba dendam. Enggak masuk di akal," sebut Benny.
Legislator dapil NTT itu mendorong Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengawal kasus Novel. Sepakat dengan usul ICW, Benny menilai kehadiran tim independen diperlukan agar kasus Novel objektif, karena melibatkan pelaku polisi disidik oleh polisi.
ADVERTISEMENT
"Iya, haruslah (dibentuk tim independen). Penting itu. Supaya benar benar objektif, independen, dan terpercaya, kredibel. Kredibel orangnya dan juga kredibel hasilnya. Kalau enggak kan, apa motifnya orang itu, bener enggak itu, jangan jangan orang yang disuruh suruh," tuturnya.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah), Penyidik Senior Novel Baswedan (kanan), memberikan keterangan kepada wartan. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Namun, Jokowi telah merespons usulan itu. Jokowi memberi isyarat tidak lagi dibutuhkan tim untuk kasus Novel.
"Semua mengawasi dari dulu, tam, tim, tam, tim. Ha..ha.. Tim pencari fakta, ya, apa pun, yang paling penting dikawal semua, bareng-bareng mengawal, agar peristiwa itu tidak terulang lagi. Yang paling penting itu," kata Jokowi di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/12).