Demokrat Minta Budi Karya Tak Antikritik soal Corona: Kebijakan Harus Diawasi

28 April 2020 15:28 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada acara Market Sounding Proyek KPBU Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat, di BKPM, Jakarta selatan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada acara Market Sounding Proyek KPBU Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat, di BKPM, Jakarta selatan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta publik tak banyak mengkritik pemerintah dalam menangani corona. Sebab, Budi menegaskan pemerintah saat ini sedang berjuang untuk rakyat.
ADVERTISEMENT
Merespons hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto tak sependapat. Dia menilai kritik penting agar kebijakan dan langkah pemerintah tersebut bisa dipastikan transparansi dan akuntabilitasnya.
"Harus diawasi pelaksanaannya agar senafas dengan keinginan dan harapan rakyat, tidak disalahgunakan, tidak diselewengkan dan tidak dikorupsi," kata Didik saat dimintai tanggapan, Selasa (28/4).
Caranya menurut Didik, adalah keterlibatan aktif masyarakat untuk mengawal kebijakan dan pelaksanaan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, Didik menganggap kritik konstruksif sangat dibutuhkan untuk memastikan langkah dan program pemerintah tepat sasaran.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan Budi Karya Pasal 28 UUD 1945 bahwa kebebasan berpendapat adalah hal konstitusional warga negara. Sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dijamin oleh konstitusi.
ADVERTISEMENT
"Seorang pejabat mestinya sadar sejak awal bahwa setiap kebijakan dan program yang dirasakan tidak sejalan dengan aspirasi dan harapan rakyat, pasti akan mendapat kritikan bahkan pertentangan dan penolakan. Itu hal yang sangat lumrah dan biasa saja dalam negara demokrasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Didik meminta pejabat pemerintah tak antikritik. Sebab, kritik adalah untuk membantu dan memastikan semua kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai harapan rakyat.
"Keberhasilan kebijakan dan program ukurannya adalah seberapa besar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Belajar dari Pak SBY, meskipun hujan kritikan keras dan pedas saat Beliau memimpin Indonesia, sebagai pemimpin yang negarawan, Beliau menanggapinya dengan bijak dan proporsional," tandas legislator dapil Jatim itu.
Sebelumnya, Budi Karya menyebut pemerintah sedang bersungguh-sungguh menangani COVID-19, yang salah satu upayanya adalah melarang mudik.
ADVERTISEMENT
"Dalam Permenhub tidak ada miss, perintah dilaksanakan. Kami akan melaksanakan dengan baik. Pemerintah sedang berjuang, jangan banyak dikritik. Ini semua untuk rakyat," kata Budi saat konferensi pers terkait kesehatannya bersama tim dokter RSPAD, Senin (27/4).
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.