kumparan
News28 April 2020 15:28

Demokrat Minta Budi Karya Tak Antikritik soal Corona: Kebijakan Harus Diawasi

Konten Redaksi kumparan
PTR- Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada acara Market Sounding Proyek KPBU Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat, di BKPM, Jakarta selatan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta publik tak banyak mengkritik pemerintah dalam menangani corona. Sebab, Budi menegaskan pemerintah saat ini sedang berjuang untuk rakyat.
ADVERTISEMENT
Merespons hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto tak sependapat. Dia menilai kritik penting agar kebijakan dan langkah pemerintah tersebut bisa dipastikan transparansi dan akuntabilitasnya.
"Harus diawasi pelaksanaannya agar senafas dengan keinginan dan harapan rakyat, tidak disalahgunakan, tidak diselewengkan dan tidak dikorupsi," kata Didik saat dimintai tanggapan, Selasa (28/4).
Caranya menurut Didik, adalah keterlibatan aktif masyarakat untuk mengawal kebijakan dan pelaksanaan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, Didik menganggap kritik konstruksif sangat dibutuhkan untuk memastikan langkah dan program pemerintah tepat sasaran.
Sebagai pejabat negara, mestinya Pak Budi Karya Sumadi memahami bedanya kritik dan mencaci maki atau menghina. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kritik itu bagian dari ornamen pengawasan yang sangat dibutuhkan."
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan Budi Karya Pasal 28 UUD 1945 bahwa kebebasan berpendapat adalah hal konstitusional warga negara. Sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dijamin oleh konstitusi.
ADVERTISEMENT
"Seorang pejabat mestinya sadar sejak awal bahwa setiap kebijakan dan program yang dirasakan tidak sejalan dengan aspirasi dan harapan rakyat, pasti akan mendapat kritikan bahkan pertentangan dan penolakan. Itu hal yang sangat lumrah dan biasa saja dalam negara demokrasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Didik meminta pejabat pemerintah tak antikritik. Sebab, kritik adalah untuk membantu dan memastikan semua kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai harapan rakyat.
"Keberhasilan kebijakan dan program ukurannya adalah seberapa besar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Belajar dari Pak SBY, meskipun hujan kritikan keras dan pedas saat Beliau memimpin Indonesia, sebagai pemimpin yang negarawan, Beliau menanggapinya dengan bijak dan proporsional," tandas legislator dapil Jatim itu.
Sebelumnya, Budi Karya menyebut pemerintah sedang bersungguh-sungguh menangani COVID-19, yang salah satu upayanya adalah melarang mudik.
ADVERTISEMENT
"Dalam Permenhub tidak ada miss, perintah dilaksanakan. Kami akan melaksanakan dengan baik. Pemerintah sedang berjuang, jangan banyak dikritik. Ini semua untuk rakyat," kata Budi saat konferensi pers terkait kesehatannya bersama tim dokter RSPAD, Senin (27/4).
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan