Demokrat: Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Jokowi, Bikin Bising Publik

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko berharap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf pada Presiden Jokowi karena telah menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam KLB di Deli Serdang.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra berpandangan sebaliknya. Ia menilai seharusnya kubu Moeldoko yang meminta maaf ke Jokowi dan rakyat Indonesia.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (3/4).

Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dok. Istimewa

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," lanjut dia.

Selain itu, kata dia, kubu Moeldoko telah membuat pejabat negara di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi dan waktu untuk hal yang sia-sia. Sebab, ia menyebut sejak awal KLB Demokrat tidak sesuai aturan.

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," sebutnya.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta. Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Tak hanya itu, ia menyebut kubu Moeldoko yang harus meminta maaf karena seringkali membawa nama Jokowi.

"Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun menegaskan pihaknya tak pernah menuding adanya keterlibatan Jokowi dalam gerakan kudeta Demokrat. Dia menyebut pihaknya hanya menyampaikan adanya usaha mencatut nama Presiden.

"Silakan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini," tutup dia.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.