Demokrat-PKS Dinilai Perlu Fokus Kritik soal Pj Kepala Daerah dan Kastanisasi MK

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno saat diskusi dengan tema "Wajah Islam Politik Pasca Pilpres 2019" di Kantor Parameter Politik, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti kritikan yang disampaikan parpol oposisi pemerintahan Presiden Jokowi, Demokrat dan PKS.

Adi menuturkan seharusnya kedua partai tersebut menghindari kritikan dari aspek infrastruktur dan bansos. Menurutnya aspek infrastruktur dan bansos justru menjadi kekuatan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Dua hal yang dihindari saat kritik Jokowi, jangan serang infrastruktur dan bansos, itu backbone tingkat kepuasan Jokowi. Sepanjang Januari-April itu ada 12 bansos, sepanjang bulan-bulan itu dikeluarkan, jadi publik merasa Jokowi ini memperhatikan dengan bansos-bansos begitu," kata Adi dalam diskusi bertajuk 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', Sabtu (24/9).

Diskusi Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024. Foto: LSPI

"PKS Demokrat enggak apa-apa kritik, tapi ketika ada kick back ya jangan baper juga. Karena begitu gampang dan transparan untuk mengkomparasikan. Buka aja web-nya menteri PUPR seberapa panjang tol dan banyak bandara yang dibangun SBY. Apple to apple enggak perlu pintar-pintar amat untuk mengkritik," imbuh dia.

Selain itu, menurutnya PKS dan Demokrat fokus mengkritik penunjukan Pj kepala daerah yang berpotensi menjadi alat politik tertentu. Adi khawatir dengan adanya Pj kepala daerah dapat berpotensi memobilisasi ASN untuk pilihan politik tertentu.

"Parameter yang disebutkan harusnya ada soal kastanisasi MK, itu penunjukan ratusan Pj Gubernur dan itu potensial jadi alat politik tertentu. Kalau itu yang diomongkan masuk akal. Orang akan kasih 10 jempol atau ada indikasi mobilisasi politisasi tertentu karena ASN mestinya profesional tapi dalam praktiknya jadi alat politik," tuturnya.

Selain itu, Adi menambahkan seharusnya parpol oposisi juga fokus terhadap potensi suap terhadap penyelenggara pemilu.

"Kita tahu misalnya indikasi soal kemungkinan genitna penyelenggara pemilu ada transaksi suap komisioner-komisioner di level tertentu itu kan bermasalah," sebutnya.

"Kalau itu disebutkan maka orang kasih applause tapi ketika dideret secara umum bahwa tidak adil dan bathil itu lebih kecurangan dengan dua poros yang di-setting 2024, ya menurut saya gampang lah itu kan politik kuat-kuatan cari teman," tandas Adi.