Demokrat Respons Hasto soal Bandingkan SBY vs Jokowi: Sekarang Rakyat Susah

SBY dan Jokowi. Foto: Getty Images & kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka beasiswa gratis untuk membuat kajian perbandingan masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.

Terkait hal ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan Demokrat diserang PDIP karena banyak masyarakat yang merindukan pemerintahan SBY. Sebab, menurutnya, di era SBY masyarakat hidup enak karena kemiskinan hingga pengangguran turun drastis.

"Demokrat dan SBY diserang lagi, karena mungkin banyak rakyat yang kangen era Bapak SBY dan Demokrat saat mereka bisa hidup enak, tidak susah seperti sekarang. Kemiskinan turun drastis, pengangguran turun secara signifikan," kata Herzaky, Selasa (26/10).

Dia menuturkan 10 tahun pemerintahan SBY, penduduk miskin berhasil dikurangi sebanyak 8,42 juta jiwa atau 842 ribu per tahunnya. Sedangkan lima tahun pertama Jokowi, sebelum pandemi melanda, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin atau 588 ribu per tahun.

"Jauh sekali, kan, bedanya? Begitu pula dengan pengangguran. Selama pemerintahan SBY, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang atau 301 ribu orang per tahun. Jauh di atas era Jokowi, yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu selama lima tahun atau 28 ribu saja per tahun," jelasnya.

Apalagi pasca pandemi jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak drastis. Karena itu, Herzaky berpandangan wajar saja kalau banyak rakyat kangen era SBY dan Demokrat.

Terkait tudingan kecurangan pemilu, Herzaky menuturkan Pemilu 2009 tak ada kasus menyuap komisioner KPU, seperti yang dilakukan eks kader PDIP Harun Masiku.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) disambut kader usai membuka Kongres V Partai Demokrat di Jakarta. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

"Jelas-jelas yang tertangkap tangan sedang menyuap komisioner KPU itu, kan, kader PDIP di Pemilu 2019. Apalagi salah satu kadernya, Harun Masiku, masih buron sampai dengan saat ini. Kalau Pemilu 2009, tidak ada kasus seperti itu. Jangan memutarbalikkan fakta. Rakyat juga tahu," sebutnya.

Selain itu, Herzaky menambahkan jika dikaitkan dengan bansos, justru kader PDIP yang tertangkap melakukan korupsi bansos, bukan Demokrat. Karena itu, ia berharap PDIP memberikan narasi positif kepada publik.

"Saran kami, mari kita isi ruang publik, dengan narasi-narasi positif berdasarkan data dan fakta untuk ikut mengedukasi dan memberikan teladan untuk masyarakat. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan tuduhan tak berdasar, apalagi kabar bohong dan fitnah," tutup Herzaky.