Denny Indrayana Sarankan Jokowi Teken RUU KPK, lalu Terbitkan Perppu

Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo

Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas UU KPK. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan saran terhadap masalah ini.

Menurut Denny, ada tiga simulasi yang bisa dilakukan Jokowi untuk membatalkan UU KPK. Pertama, menunggu batas waktu 30 hari revisi RUU KPK menjadi UU KPK tanpa tanda tangan dari Presiden.

"Menunggu batas waktu 30 hari, tanpa tanda tangan Presiden di RUU KPK menjadi UU. Namun skenario ini terlalu lambat," jelas Denny dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Guru besar tata hukum negara, Denny Indrayana di diskusi Polemik "MK adalah Koentji" di Jakarta, Sabtu (25/5). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kedua, kata Denny, Jokowi dapat segera menerbitkan perppu saat ini. Namun menurutnya, langkah ini dirasa kurang tepat karena RUU KPK belum menjadi UU dan belum diberi nomor.

"Menerbitkan perppu sekarang, tapi ada pasal yang menentukan berlakunya sejak RUU menjadi UU setelah lewat batas waktu 30 hari. Persoalannya, belum ada nomor UU perubahan yang bisa disebut dalam perppu," terang mantan Wakil Menkum ini.

Simulasi ketiga, menurut Denny, adalah Jokowi dapat segera meneken RUU KPK menjadi UU KPK. Kemudian, kata Denny, Jokowi dapat langsung menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK itu.

"Presiden segera menandatangani RUU KPK, supaya ada nomor, dan langsung pada saat yang sama menerbitkan perppu pembatalan RUU tersebut. Jadi, penandatanganan RUU KPK menjadi UU semata-mata agar perppu bisa mencabut UU tersebut," ungkapnya.

Ilustrasi KPK Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Dari ketiga simulasi itu, Denny lebih menyarankan agar Jokowi segera menandatangani RUU KPK menjadi UU KPK, kemudian menerbitkan perppu.

"Saya menyarankan memilih skenario ketiga tersebut," ungkap alumnus UGM ini.

Meski demikian, Denny menyebut Jokowi perlu mempertimbangkan sejumlah hal dalam menerbitkan perppu atas UU KPK. Yakni, meminta persetujuan DPR dan menangani masalah pimpinan KPK yang telah terpilih.

"Ada dua hal yang perlu Presiden pastikan juga. Satu, dukungan DPR dengan koalisi parpol pemerintah yang menyetujui perppu tersebut, karena tanpa persetujuan DPR akan mubazir; dan dua, perlu dipikirkan jalan keluar dari hasil seleksi pimpinan KPK yang hasilnya problematik," saran Denny.