Desmond: Panja atau Pansus Jiwasraya Outputnya Enggak Ada Juga

Ilustrasi Jiwasraya. Foto: Shutter Stock

Komisi VI DPR RI telah sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengusut kasus gagal bayar BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, Fraksi Partai Gerindra mengaku pihaknya akan mengkaji terlebih dulu urgensi pembentukan panja atau panitia khusus (pansus) kasus yang merugikan negara Rp 13 triliun itu.

"Secara fraksi masih mengkaji urgensinya apa hari ini. Kita selalu terjebak panja sama pansus yang sebenarnya output-nya enggak ada juga," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa saat menjawab pertanyaan wartawan Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ia lalu mencontohkan panja kasus dugaan korupsi Dirut BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino pada 2015 silam. Saat itu, menurut Desmond, panja yang dibentuk tidak menghasilkan solusi, malah hanya membuang uang negara saja.

"Panja Pelindo itu terkatung-katung enggak jelas. Aneh-aneh saja dan buang-buang uang negara saja," ucap Desmond.

"Jadi kita kaji, ini kepentingannya apa? Kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, bagi Gerindra itu bagian dari langkah yang harus dilakukan jika itu urgensinya. Tapi kalau sudah panja itu gagah-gagahan, agar masuk media, enggak zaman lagi sekarang," tegasnya.

Meski demikian, Desmond mengaku pihaknya akan tetap mendukung pembentukan pansus atau panja. Asalkan, pembentukan tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum bagi korban-korban Jiwasraya.

"Nah, dalam hal ini jelas di sikap saya dalam rangka kepastian hukum dan keadilan kalau rakyat itu dirugikan kita akan dukung pansus atau panja. Tapi kalau tidak jelas bahwa itu sekedar mainan anggota dewan aja agar popularitas ya ngapain buang-buang waktu dan biaya," pungkasnya.