Dewan HAM PBB: Rasialisme Terhadap Warga Kulit Hitam Harus Diakhiri

Presiden Chile Michelle Bachelet Foto: REUTERS/Eric Vidal

Rasialisme terhadap orang-orang keturunan Afrika atau kulit hitam kini bukan hanya masalah yang sudah mengakar di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia.

Menyikapi masalah ini, Komisi HAM PBB menegaskan bahwa dunia kini harus mulai membongkar dan mengakhiri rasialisme.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi berdasarkan ras oleh kepolisian sudah menancap kuat di Amerika Utara, Eropa dan Amerika Latin.

Menurut Bachelet, rasialisme struktural telah membentuk penghalang akses terhadap pekerjaan, pelayanan kesehatan, properti, pendidikan, dan keadilan bagi kaum minoritas.

“Saya menyerukan kepada seluruh negara untuk berhenti menyangkal, dan mulai membongkar, rasialisme; untuk mengakhiri impunitas dan membangun kepercayaan; untuk mendengarkan suara-suara orang keturunan Afrika; dan untuk menghadapi warisan masa lalu dan memboyong perbaikan,” ujar Bachelet, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (29/6).

Mantan Presiden Chile ini kemudian merujuk laporan global PBB soal rasialisme yang dipicu oleh insiden pembunuhan George Floyd oleh seorang anggota kepolisian di Minnesota pada Mei 2020 lalu.

Laporan itu ngajak pembentukan program kompensasi korban rasialisme dan program perbaikan nasional, termasuk di dalamnya pembayaran dana, dengan masukan dari komunitas yang terdampak.

Direktur Program HAM Serikat Kebebasan Sipil Amerika (ACLU), Jamil Dakwar, menyambut laporan tersebut dengan antusias.

“Laporan historis ini menyajikan cetak biru bagi AS dan negara-negara lainnya untuk mulai berurusan dengan sejarah panjang rasialisme sistemik yang meresap ke dalam kebijakan dan kekerasan serta diskriminasi struktural terhadap warga kulit hitam,” kata Dakwar.

Seorang wanita menyentuh mural Breonna Taylor, sehari setelah dewan juri memilih untuk mendakwa salah satu dari tiga petugas polisi kulit putih atas kematian Taylor, di Black Lives Matter Plaza di Washington, AS, Kamis (24/9). Foto: CHERISS MAY/REUTERS

Presiden AS, Joe Biden, pada Januari lalu menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk mengatasi ketidaksetaraan rasial.

Bachelet melihat tindakan Biden ini sebagai sebuah inisiatif yang menjanjikan.

Dalam satu dekade terakhir, setidaknya sekitar 190 orang keturunan Afrika di seluruh dunia kehilangan nyawanya di tangan pihak kepolisian. Mayoritas dari insiden tersebut terjadi di AS.

Ketua Cabang Peraturan Hukum, Kesetaraan, dan Non-Diskriminasi UNHCR, Mona Rishmawi, mengungkapkan bahwa masih banyak polisi di luar sana yang bersalah atas kekerasan berbasis rasialisme yang masih bisa melenggang bebas.

“Dengan pengecualian kasus George Floyd, pelaku-pelaku lain tak ada yang bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Rishmawi.

Orang-orang mengikuti peringatan satu tahun kematian George Floyd, di Minneapolis, Minnesota, AS, Minggu (23/5). Foto: Nicholas Pfosi/REUTERS

Laporan PBB ini mengambil tujuh kasus yang paling mencolok, termasuk kasus rasialisme terhadap George Floyd. Polisi yang menjadi tersangka atas pembunuhan Floyd dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara.

Selain kasus Floyd, laporan tersebut mencantumkan kasus pembunuhan seorang anak Afrika-Brasil berusia 14 tahun. Ia ditembak mati oleh polisi dalam operasi anti-narkoba di Sao Paulo pada Mei 2020.

Korban lainnya adalah seorang pria Prancis keturunan Mali, yang meninggal dunia sebagai tahanan polisi pada Juli 2016 silam.

Rasialisme sangat kental di negara-negara yang berkaitan langsung dengan perdagangan budak dari Afrika beratus-ratus tahun silam.

Perbudakan dan kolonialisme tersebut menyebabkan besarnya jumlah komunitas Afrika di Belgia, Brasil, Inggris Raya, Kanada, Kolombia, Prancis, dan Amerika Serikat.

“Saat ini, ada peluang penting untuk dapat mencapai titik kesetaraan dan keadilan rasial,” tegas Bachelet.