Dewan HAM PBB: Taliban Ingkar Janji, Wanita Makin Dikucilkan

13 September 2021 19:55 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jubir Taliban Zabihullah Mujahid sampaikan keterangan di bandara Kabul, Afghanistan. Foto: Wakil Kohsar/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Jubir Taliban Zabihullah Mujahid sampaikan keterangan di bandara Kabul, Afghanistan. Foto: Wakil Kohsar/AFP
ADVERTISEMENT
PBB kembali menunjukkan rasa geramnya terhadap Taliban. Pada Senin (13/9), Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, menuding Taliban telah mengingkari janji-janji yang telah mereka sampaikan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, janji tersebut dilanggar dengan memerintahkan perempuan untuk diam di rumah, mencegah anak perempuan untuk datang ke sekolah, dan melaksanakan penggeledahan rumah-rumah warga untuk mencari musuh.
Dikutip dari Reuters, Bachelet mengatakan Afghanistan saat ini berada di fase baru dan penuh bahaya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus silam. Selain perempuan, etnis dan agama minoritas menghadapi bahaya serupa.
“Bertentangan dengan janji-janji bahwa Taliban akan menjunjung tinggi hak wanita, dalam tiga pekan terakhir, wanita justru semakin dikucilkan dari ruang lingkup masyarakat,” ujar Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
Presiden Chile Michelle Bachelet Foto: REUTERS/Eric Vidal
Tak hanya itu, Bachelet juga menunjukkan rasa kecewanya terhadap komposisi dari pemerintahan baru Taliban. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya posisi untuk perempuan dan etnis lain, serta dominasi oleh kaum etnis Pashtun.
ADVERTISEMENT
Seperti diketahui, pemerintahan baru Afghanistan yang diumumkan pekan lalu diisi oleh para petinggi Taliban, yang sebagian besar merupakan orang etnis Pashtun.
Sementara di sejumlah tempat, kata Bachelet, anak-anak perempuan berusia 12 tahun ke atas diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah.
Hal ini cukup mengingatkan warga Afghanistan dengan kebijakan pada masa pemerintahan Taliban sebelumnya (1996-2001).
Komitmen lainnya yang dilanggar oleh Taliban meliputi janji soal pemberian ampunan kepada eks pegawai negeri sipil atau petugas keamanan yang bekerja untuk pemerintahan sebelumnya.
Bachelet mengungkap, PBB telah menerima sejumlah laporan penggeledahan rumah warga yang dulunya bekerja di perusahaan atau pasukan keamanan Amerika Serikat.
Pembela hak-hak perempuan Afghanistan dan aktivis sipil protes untuk menyerukan kepada Taliban untuk pelestarian prestasi dan pendidikan mereka, di depan istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan, Jumat (3/9). Foto: Stringer/REUTERS
Selain itu, sejumlah staf PBB di Afghanistan juga melaporkan serangan dan ancaman oleh Taliban yang ditujukan kepada mereka.
ADVERTISEMENT
Bachelet menambahkan, ia telah menerima laporan dugaan pembunuhan balasan terhadap eks pasukan militer Afghanistan. Dengan ini, sang Komisioner Tinggi meminta dibentuknya sebuah mekanisme khusus untuk memonitor HAM di Afghanistan.
“Saya menegaskan permintaan saya kepada Dewan ini untuk mengambil langkah berani dan kuat, selaras dengan beratnya krisis ini,” pungkas Bachelet.
Diketahui, ketika Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyampaikan sejumlah komitmen yang akan membedakan "Taliban yang sekarang" dengan "Taliban yang dulu".
Janji-janji itu meliputi menghormati hak-hak wanita sesuai dengan syariah Islam; melindungi kebebasan pers; mengampuni pejabat pemerintahan sebelumnya; dan menghindari konflik di Afghanistan.