Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Voting Penambahan Sanksi untuk Korut

Rapat sidang dewan keamanan PBB Foto: Reuters/Brendan McDermid

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas permintaan Amerika Serikat pada Kamis (26/5/2022), akan menggelar voting terkait pemberian sanksi tambahan bagi Korea Utara (Korut).

Pemungutan suara tersebut diinisiasi oleh Amerika Serikat. Mereka menyatakan, sanksi tambahan bagi Korut terkait uji coba rudal yang dilakukan Pyongyang pada pekan ini.

Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan Korea Utara pada Rabu (25/5/2022) telah menembakkan sejumlah tiga rudal – salah satu di antaranya diduga merupakan rudal anti-balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali ke Washington usai kunjungannya ke Asia.

"Amerika Serikat yang memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan (PBB) bergilir untuk Mei, telah menjadwalkan pemungutan suara pada sore hari," kata beberapa diplomat yang merahasiakan identitasnya, dikutip dari AFP.

Seorang pejabat Amerika Serikat mencatat bahwa Resolusi Dewan Keamanan 2397 yang diadopsi dengan suara bulat pada 2017 telah menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika ICBM diluncurkan lagi.

Siaran TV berita melaporkan tentang peluncuran tiga rudal Korea Utara termasuk yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM), di Seoul, Korea Selatan, Rabu (25/5/2022). Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

"Itu adalah ketentuan dari resolusi itu. Itulah tepatnya yang terjadi dan kami merasa sekarang saatnya untuk mengambil tindakan," kata pejabat yang juga dirahasiakan identitasnya itu.

Menurut beberapa diplomat, Beijing dapat bersedia untuk mengadopsi sanksi baru terkait uji coba nuklir, tetapi tidak atas peluncuran rudal.

"Kami tidak berpikir resolusi seperti yang diusulkan oleh Amerika Serikat dapat menyelesaikan masalah apa pun," kata juru bicara misi diplomatik China di PBB. Ia menambahkan, Beijing telah mengusulkan pernyataannya sendiri tentang Korea Utara tetapi tidak didengarkan oleh Amerika Serikat.

Seorang utusan PBB yang negaranya juga merupakan anggota Dewan Keamanan dalam anonimitas mengatakan kepada reporter AFP, ia mengakui ancaman besar yang ditimbulkan oleh tindakan Korea Utara. Tetapi, ia mengisyaratkan keputusan Amerika Serikat untuk mendorong pemungutan suara dengan cepat dapat menjadi bumerang.

"Salah satu divisi di Dewan Keamanan (dalam menangani) krisis ini akan menjadi buruk," kata utusan itu, seraya mencatat taruhan tinggi pada masalah proliferasi nuklir.

"Jika rancangan itu ditolak, saya khawatir itu hanya akan menjadi kabar baik bagi pemimpin DPRK," kata pejabat itu, mengacu ke nama resmi Korea Utara.

"Keretakan seperti itu di Dewan (Keamanan) akan membuat lebih sulit untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang," sambung dia.