Di Hadapan DPR, Nadiem Paparkan Target Merdeka Belajar 15 Tahun ke Depan

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi x. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Mendikbud Nadiem Makarim menjabarkan target Merdeka Belajar 15 tahun ke depan di hadapan Komisi X DPR. Nadiem menekankan prinsip keberlanjutan kebijakan Merdeka Belajar dan target yang ingin dicapai selama 15 tahun ke depan.

"Semua yang kita lakukan dalam Merdeka Belajar merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass (batas minimum) sekitar 20 persen, sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan," ujar Nadiem dalam telekonferensi Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (2/07).

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Prinsip keberlanjutan yang ia maksud yakni dengan merevisi berbagai peraturan perundangan, salah satunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kemendikbud juga merevisi berbagai peraturan teknis untuk menyederhanakan proses administratif.

Misalnya, penyederhanaan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekaligus memperluas jangkauannya hingga ke sekolah swasta.

Terdapat 11 target yang menjadi fokus utama Merdeka Belajar tahun 2020-2035. Enam target berada di kategori pendidikan dasar dan menengah, dua target di kategori tata kelola, dan tiga target di kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi.

Pelajar Sekolah Dasar. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kategori pendidikan dasar dan menengah:

1. Peningkatan skor PISA (standar pendidikan internasional) untuk literasi sebesar 451, numerasi sebesar 407, dan sains sebesar 414.

2. Jumlah sekolah penggerak mencapai 30 ribu.

3. Angka partisipasi kasar untuk prasekolah sebesar 85%, SD hingga SMA mencapai 100%.

4. Jumlah guru yang lulus program Pendidikan Profesi Guru (PPG) baru mencapai 400 ribu.

5. Jumlah guru penggerak mencapai 300 ribu.

6. Jumlah kepala sekolah yang diangkat dari latar belakang guru penggerak mencapai 150 ribu.

Kategori tata kelola:

1. Peningkatan anggaran pendidikan yang ditransfer langsung ke sekolah mencapai 45%.

2. Peningkatan kontribusi sektor swasta untuk sektor pendidikan dalam persentase Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 1,6%.

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Foto: Shutter Stock

Kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi:

1. Peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi hingga mencapai 50%.

2. Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan (termasuk yang melanjutkan pendidikannya dalam satu tahun setelah kelulusan) sebanyak 85% untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.

3. Jumlah pengajar yang memiliki pengalaman atau sertifikasi industri mencapai 85% untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.

Nadiem mengaku ingin mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan. Hal tersebut dapat dicapai melalui perbaikan infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Menurut Nadiem, Merdeka Belajar dapat merevitalisasi sistem pendidikan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kebijakan ini juga mendorong sistem terbuka yang memungkinkan kerja sama antarguru lewat berbagai pelatihan.

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pada kategori pedagogi atau gaya seorang guru mengajar, Merdeka Belajar mendorong gaya berbasis kompetensi dan kurikulum. Proses mengajar akan berbasis kebutuhan individu dan berpusat kepada siswa.

Di bidang kurikulum, Merdeka Belajar bertujuan membentuk kurikulum berdasarkan soft skill dan pengembangan karakter siswa. Adapun terkait sistem penilaian, Merdeka Belajar berupaya menghadirkan penilaian yang bersifat formatif serta berdasarkan portofolio.

Nadiem menekankan, Kemendikbud akan mentransformasi kepemimpinan internal, baik di dalam kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah. Secara paralel, Kemendikbud juga terus mengintegrasikan peran pihak ketiga dalam sistem pendidikan nasional.

Contohnya, peran aktif dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan vokasi maupun pendidikan tinggi. Selama ini, kiprah relawan dan komunitas pendidikan turut menyokong program Organisasi Penggerak dan Sekolah Penggerak.

"Apa pun yang terjadi di pemerintahan, grup-grup penggerak yang terbentuk dapat terus berjalan," ujar Nadiem.