Di KTT, Jokowi Dorong ASEAN Bantu Myanmar Keluar dari Krisis Politik

11 November 2022 14:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam sidang Pleno KTT ASEAN ke-40 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam sidang Pleno KTT ASEAN ke-40 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN di Kamboja kali ini. Intinya, agar Myanmar bisa keluar dari krisis politik.
ADVERTISEMENT
Jokowi mengusulkan hal itu saat berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN ke-41 yang secara khusus membahas implementasi 5-Point Consensus (5PC) di Myanmar.
“Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Jumat (11/11).
Poin kedua, Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar.
“Ketiga, saya mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan,” tutur Jokowi.
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam sidang Pleno KTT ASEAN ke-40 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Menurut Jokowi, bantuan kemanusiaan untuk mendukung ­life sustaining (keberlangsungan hidup) menjadi lebih penting artinya saat ini.
Poin keempat, yaitu keputusan non political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT. Selanjutnya, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan.
ADVERTISEMENT
Sebab bagi Jokowi, hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC.
Sementara yang terakhir, Jokowi meminta untuk menghormati prinsip non interfence, yaitu dengan ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasarkan dialog nasional.
“Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” pungkas mantan Gubernur Jakarta ini.
Di KTT ASEAN ke-41 ini, Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi.