Di Rapimnas Airlangga Klaim Dapat Dukungan Mayoritas DPD Maju Golkar-1

Menteri Airlangga Hartarto (tengah) saat Rakornas di Sentul, Jawa Barat, pada Rabu (13/11/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Partai Golkar telah menggelar rapimnas bersama 34 DPD sebelum pelaksanaan munas. Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapimnas telah disepakati munas akan berlangsung pada 3-6 Desember di Jakarta.

Selain itu, kata dia, terdapat sejumlah pembahasan yang dibahas bersama 34 provinsi terakit pemilihan ketum hingga persiapan Golkar menuju Pilkada 2020.

Airlangga menyebut dalam rapimnas itu, mayoritas kembali mendukungnya kembali sebagai ketua umum. Untuk itu, kata Airlangga, ia akan berupaya untuk terus menjaga kesolidan partai.

"Dari pandangan umum hampir semua memberikan dukungan. Untuk itu saya berterima kasih dan ini menjadi pemacu untuk terus bekerja sampai ke munas nanti dan terus menjaga soliditas internal pantai dan tentu kita akan mengakomodasi seluruh kader karena kader Partai Golkar adalah aset partai," kata Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).

Meski begitu, ia belum dapat memastikan apakah seluruh dukungan akan diberikan kepadanya dalam munas.

"Insyaallah karena ini kan mekanismenya berada di munas jadi nanti kita lihat pada munas tanggal 3-6 (Desember). Tetapi aspirasi daripada seluruh provinsi dan ormas Partai Golkar, mayoritas alhamdulilah memberikan kepercayaan kepada saya," ucapnya.

Selain itu, Airlangga menuturkan ia telah menyampaikan komitmen partai untuk memberikan kesempatan bagi kader maju dalam Pilkada. Namun, calon yang akan diusung harus sesuai dengan hasil survei yang dilakukan.

Airlangga Hartarto menghadiri Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Golkar memberikan kesempatan kepada kader sendiri sebagai prioritas utama dan itu berbasis kepada hasil survei popularitas kita sudah sampaikan 10 lembaga survei yang dianggap kredibel dan itu sesuai dengan peraturan organisasi," ucapnya.

Terakhir, Menko Perekonomian itu mengatakan dari pandangan DPD terdapat masukan terkait perundang-undangan legislasi. Kemudian ia meminta agar masukan itu dapat dikaji oleh fraksi di parlemen.

"Usulan-usulan yang terakit dengan hal yang berhubungan dengan perundang-undangan legislasi. Nah itu disalurkan pada fraksi Partai Golkar untuk dilakukan pengkajian ini termasuk tadi yang disampaikan mengenai jadwal daripada pileg dan pilpres terkait juga dengan paket UU apa ini pemilihan kedepan proporsional tertutup. Nah, masukan-masukan itu nanti dikaji oleh fraksi," ucap dia.