Di Tengah Gempuran Kritik, Jokowi Ingatkan ASN, TNI, Polri, BIN, Harus Netral

7 Februari 2024 11:57 WIB
·
waktu baca 2 menit
Presiden Jokowi meresmikan Tol Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumut, pada Rabu (7/2/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi meresmikan Tol Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumut, pada Rabu (7/2/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengingatkan kembali TNI/Polri dan ASN harus netral di Pemilu 2024. Seminggu lagi, tepatnya 14 Februari rakyat akan menentukan pilihannya.
ADVERTISEMENT
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN/TNI/Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi usai meresmikan tol di Kabupaten Batu Bara, Sumut, Rabu (7/2).
Selain itu, Jokowi juga meminta penyelenggara pemilu bertugas sebaik mungkin. Hal ini juga untuk meyakinkan masyarakat pesta demokrasi berjalan sesuai koridor.
"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai di daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," tuturnya.
"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tutur dia.
Belakangan kenetralan pemerintah disorot berbagai pihak, termasuk civitas academica dari sejumlah kampus. Kritikan ini tak lepas dari pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa presiden boleh memihak asal tak pakai fasilitas negara.
ADVERTISEMENT

Peresmian Tol Tanpa Menteri PUPR Basuki

Dalam peresmian Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Lima Puluh ada pemandangan yang tak biasa. Sebab, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak hadir.
Padahal biasanya Basuki selalu hadir di setiap peresmian proyek infrastruktur pemerintah.
Kali ini, Jokowi hanya didampingi Menhub Budi Karya, Kepala BPJT Miftachul Munir, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, dan sejumlah pejabat di Sumut.
Selain itu, Jokowi juga didampingi Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di acara peresmian. Padahal, dalam acara peresmian infrastruktur biasanya yang diundang hadir adalah pimpinan atau anggota dari Komisi V DPR. Komisi V DPR merupakan mitra kerja Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.