Diberi Bantuan Ribuan Dosis Ivermectin, Ternyata Kudus Belum Pakai Sama Sekali

Bupati Kudus Hartopo saat tinjau penanganan corona. Foto: kumparan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akhirnya buka suara terkait pemakaian ivermectin. Kabupaten Kudus pernah mendapatkan bantuan berupa 2.500 dosis obat ivermectin dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan PT Harsen Laboratories pada, Senin (7/6) lalu.

Saat itu Bupati Kudus Hartopo mengatakan, obat tersebut akan diberikan kepada pasien COVID-19 yang memiliki gejala.

"Akan kita distribusikan ke rumah sakit dan puskesmas ke pasien yang butuh ya terutama yang ada gejala. Uji klinis ke India itu sudah terbukti, kalau di India sudah bisa ya tentu luar biasa ini," kata Hartopo beberapa waktu yang lalu.

Tapi usut punya usut, obat antiparasit itu rupanya urung diberikan sebagai obat terapi bagi pasien COVID-19 di kota kretek itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Badai Ismoyo mengatakan, ribuan tablet obat yang diberikan itu justru dikembalikan kepada pihak yang memberikan.

"Terkait obat tersebut, itu seluruhnya diberikan ke RSUD (Loekmono Hadi). Tapi setahu saya kemudian dikembalikan karena tidak ada izinnya. Katanya menunggu izin BPOM itu keluar dulu," ujar Badai saat dihubungi kumparan, Jumat (21/6).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan atau izin dari BPOM yang menyatakan bahwa obat itu resmi digunakan sebagai obat terapi COVID-19.

Menurutnya, bukan tidak mungkin jika obat tersebut mampu menekan jumlah penderita COVID-19. Meski sejauh yang ia pahami tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit yang bersumber dari virus.

"Kalau itu bisa mengobati ya siapa tahu ternyata ada temuan lain apakah ini terkait dengan bakteri yang di pneumonia itu urusan medis. Tapi sebagai obat setahu saya virus tidak ada obatnya ya mungkin sistemnya aja yang diobati," jelas dia.

Namun, jika memang terbukti, Ganjar pun mendukung pemakaian obat ini sebagai bagian dari upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona.

"Sekarang tinggal otoritasnya saja yang mengambil apa keputusannya bahwa kalau itu keputusannya bagus bisa mengobati maka kita lakukan. Tapi pasti masyarakat juga berikhtiarkan kan ya," kata Ganjar.