Din: Pemerintah Fokus Tangani Corona, Setop Pemindahan Ibu Kota dan Omnibus Law
PerbesarADVERTISEMENT
Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Jokowi fokus tangani pandemi corona. Tidak lagi memikirkan soal pemindahan ibu kota atau pembahasan Omnibus Law.
ADVERTISEMENT
"Presiden menghentikan rencana pemindahan Ibu Kota karena tidak mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," demikian keterangan Din, Minggu (5/4).
Berikut pernyataan lengkap Din:
MAKLUMAT
Bismillahirrahmanirrahim
Kala bangsa berduka karena Corona adalah wajar dan waras jika:
1. Kita semua bersatu hati, pikiran, dan langkah menyelamatkan bangsa dari musibah. Mari tunjukkan solidaritas kebangsaan dengan membantu saudara-saudara kita yang terdampak wabah dan membutuhkan bantuan.
2. Pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan Amanat Konstitusi "melindungi segenap rakyat dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia". Jangan sampai ada Pejabat Negara yang justeru mengkhianati Amanat Konstitusi itu dengan umpamanya membolehkan dan melindungi WNA masuk ke Wilayah Indonesia, kala rakyat menderita karena Wabah Corona.
ADVERTISEMENT
3. Presiden menghentikan rencana pemindahan Ibu Kota karena tidak mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law karena RUU itu lebih menguntungkan pengusaha dari pada pekerja, dan bertentangan dengan Amanat Konstitusi untuk dilaksanakannya ekonomi kekeluargaan.
5. Penyelenggara Negara mengusut serius dan tuntas Mega Skandal Korupsi Jiwasraya, dan lain-lain karena menyakiti hati rakyat. Uang yg dijarah bisa dipakai untuk menyelamatkan rakyat dari Wabah Corona. Oleh karena itu DPR-RI segera membentuk Pansus untuk itu.
Saatnya Nurani Bangsa diwujudkan, Kedaulatan Rakyat ditegakkan.
Salam,
M. Din Syamsuddin
4 April 2020
