Din Syamsuddin: Etika Mana yang Bolehkan Presiden Kampanye Capres?

Ketua Kehomatan Inter Religious Council Indonesia Din Syamsuddin (kiri) memberikan sambutan dalam peringatan Pekan Kerukuranan Antar Umat Beragama Dunia di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (5/2/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Tokoh muslim Din Syamsuddin ikut mengomentari pernyataan Jokowi yang bilang presiden hingga menteri boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Din menilai, sikap itu sangat tidak etis.

"Etika mana yang membolehkan seorang presiden yang sedang berkuasa berkampanye dan memihak salah satu partai dan/atau Paslon Presiden-Wakil Presiden tertentu dengan menggunakan fasilitas negara yang tak dapat disembunyikan?" kata Din Syamsuddin dalam keterangannya.

"Tidak ada! Tidak ada, kecuali etika dan hukum yang diobrak-abrik oleh keangkuhan dan keserakahan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan lewat anak-cucu," ujar dia.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti kegiatan serah terima alutsista. Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Eks Ketum MUI itu lalu menyinggung soal bentuk istidraj. Din menjelaskan, istidraj merupakan sikap Allah SWT membiarkan seseorang menikmati sesuatu yang semu hingga hilang akal budi dan akan berakhir pada tragedi.

"Memilukan: Dulu bilang begitu, kini bilang begini. Ucap dan laku yang mencerminkan hipokrisi. Jika sakarepmu dewe, maka Gusti Allah Ora Sare. [Jika seenaknya, makan Allah tidak tidur," tegas eks Ketum PP Muhammadiyah itu.

"Rakyat perlu cerdas: Jangan pilih partai dan paslonnya itu," ucap dia.