Din Syamsuddin: Indonesia Hadapi Democracy Bankruptcy

Din Syamsuddin Foto: Helmi Afandi/kumparan

Demokrasi dinilai telah menjadi bentuk ideal dari pemerintahan di Indonesia. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengatakan, hingga saat ini masih terdapat perdebatan apakah demokrasi pada hakikatnya identik dengan musyawarah atau tidak.

"Yang dianut di Indonesia adalah demokrasi liberal. Bahkan ajaran paling liberal terutama dengan adanya pemilu. Apakah demokrasi itu identik dengan permusyawaratan atau tidak, ada yang mengkritik demokrasi enggak identik dengan permusyawaratan," kata Din dalam diskusi secara virtual, Kamis (11/2)

Menurut Din, demokrasi sejatinya bertujuan untuk perwujudan keadilan. Namun, demokrasi kemudian menjadi hilang kendali, khususnya ketika tiba waktunya untuk Pilkada dan Pilpres.

"Maka Indonesia menghadapi masalah cukup serius sehingga indeks demokrasi cukup rendah. Bahkan enggak sedikit yang menganggap Indonesia menghadapi democracy bankruptcy karena demokrasi itu enggak tampil dalam realitas," tuturnya.

Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat (1/2). Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

"Apalagi ketika liberalisme politik membuka peluang bagi peran dan intervensi oligarki ekonomi dan politik, maka demokrasi itu sendiri kehilangan arah," lanjutnya lagi.

Ia mencontohkan demokrasi yang oligarkis soal penentuan ambang batas presiden atau presidential threshold dipatok di angka 20 persen, maka hanya partai-partai besar saja yang tampil dan akan terjadi politik dagang sapi.

"Apalagi enggak menjalankan amanat sila keempat. Indonesia memerlukan kepemimpinan hikmah karena ketika tampil, dia milik orang banyak, bukan hanya milik orang-orang yang mendukungnya. Inilah kenegarawanan yang hilang dan langka dalam hidup kebangsaan kita," pungkasnya.