Din Syamsuddin ke Dewas KPK: Pemberantasan Korupsi Jangan Mengendur

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantor PMI, Jakarta Selatan, Kamis (19/12). Foto: Abyan Faisal/kumparan

Dewan Pengawas KPK akan dilantik Jokowi pada 20 Desember 2019. Berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, turut berkomentar terkait hal ini. Din berpesan agar pembentukan Dewas tidak menurunkan semangat dalam penyelesaian kasus korupsi.

"Kita hanya berpesan jangan sampai pemberantasan korupsi itu mengendur, jangan sampai berkurang sementara korupsi semakin merajalela dan banyak terbengkalai kasus lama," kata Din di Kantor Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Din meminta masyarakat tak perlu ambil pusing soal siapa yang menjadi anggota Dewas KPK. Menurutnya, yang terpenting adalah pemberantasan korupsi yang nyata. Serta meningkatkan independensi dalam KPK.

"Jadi siapa pun yang diangkat jangan menggugat, kalau tidak setuju jadilah presiden. Cuma kan kita punya hak jangan sampai korupsi semakin merajalela karena itu kejahatan terhadap rakyat," kata Din.

"Maka kerangka berpikir saya, KPK harus semakin diperkuat, termasuk semakin ditingkatkan independensinya," tutur Din.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantor PMI, Jakarta Selatan, Kamis (19/12). Foto: Abyan Faisal/kumparan

Selain itu, Din berpesan kepada anggota Dewas walaupun mereka dipilih oleh Presiden tapi jangan sampai mereka tidak menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya.

"Jangan sampai ada superbody yang diangkat eksekutif, itu membawa kesimpulan KPK di bawah eksekutif, itu tidak independen sama sekali," tutup dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengantongi lima anggota Dewan Pengawas KPK.

Saat mengunjungi Balikpapan, Rabu (18/12) Jokowi membocorkan beberapa nama. Dilansir Antara, Jokowi menyebut eks Hakim Agung Artidjo Alkostar masuk dalam daftar anggota Dewas KPK.

"Ada hakim Albertina Ho, itu tapi belum diputuskan, lho, ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan," ujar Jokowi.