Dino Patti Beri Pandangan soal IKN: Biarkan Tumbuh, Tanpa Dikejar Deadline

Pemenang III Sayembara Desain Kompleks MPR/DPR RI di IKN. Foto: SAPPK ITB

Eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menjabarkan pandangannya mengenai masa depan IKN. Ia menegaskan pembangunan ibu kota baru jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia.

Dalam unggahan video Instagram-nya, Rabu (12/6), Dino membagikan tiga pandangannya mengenai IKN.

“Pertama, pembangunan IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan jadwal siklus politik Indonesia. Pembangunan IKN, yang praktis baru dimulai sekitar tiga tahun lalu, tidak harus digeber agar siap pakai sebelum pergantian pemerintah di bulan Oktober 2024, karena hal ini dapat menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu,” ungkap Dino dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6). Dino menuliskan juga keterangannya itu di akun Instagramnnya @dinopattidjalal.

Menurut Dino, pembangunan ibu kota negara adalah pekerjaan yang rumit, baik dari segi perencanaan, pendanaan, infrastruktur, hingga berbagai aspek lainnya.

“Biarkan IKN tumbuh, bebas dari dinamika politik Jakarta, tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam tiga atau empat tahun,” ujarnya.

Dino juga menjelaskan pembangunan ibu kota administratif Korea Selatan, Sejong City, yang membutuhkan waktu paling sedikit 10 tahun untuk bisa menampung kantor-kantor pemerintah. Dengan jarak perpindahan yang hanya 120 km dari Seoul (sama seperti Jakarta-Bandung), sampai sekarang pun, belum semua kementerian Korsel berada di ibu kota barunya.

Sebuah taman bermain terendam banjir sungai akibat hujan deras di Sejong, Korea Selatan, Jumat (14/7/2023). Foto: Yonhap/via REUTERS

Dino mengingatkan presiden terpilih berikutnya untuk menentukan waktu pindah ke IKN secara mandiri dan menyesuaikan pertimbangannya sendiri.

“Kalau Presiden selanjutnya merasa ekosistem IKN masih terlalu minim sehingga akan mengganggu kinerja roda-roda pemerintahan, apalagi kalau DPR juga belum ada niat untuk pindah ke IKN, kalau Presiden selanjutnya merasa IKN masih belum ada penduduknya sehingga secara psikologis pemerintah akan merasa jauh bahkan terasingkan dari denyut nadi dan detak jantung rakyat Indonesia, biarlah Presiden sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana dia akan pindah dari Jakarta ke IKN, sesuai pertimbangannya sendiri, sesuai situasi dan kondisi yang berlaku," bebernya.

Ia juga berpendapat agar pemerintah dan DPR berpindah ke IKN dalam waktu yang bersamaan. Baginya, akan sangat rancu jika parpol-parpol di DPR yang meloloskan UU perpindahan ibu kota tidak ada yang mau pindah ke IKN.

IKN Bukan untuk Dunia Internasional

Desain Kantor Otorita IKN Foto: Dok. Istimewa

“Kita tidak perlu berambisi menjadikan IKN sebagai kota internasional. Mindset kita harus jelas: Kita membangun IKN semata-mata untuk bangsa Indonesia, bukan untuk dunia internasional. IKN tidak butuh validasi dari bangsa lain, dan kita tidak perlu mengundang warganegara asing untuk pindah di IKN," ujar Dino.

Menurut Dino, kehadiran universitas-universitas nasional, hotel-hotel lokal, hingga restoran Padang di IKN jauh lebih penting dibanding kehadiran perusahaan internasional karena akan mengganggu rasa keadilan ekonomi.

Dia juga menyoroti prioritas utama IKN sebagai pusat pemerintahan dalam sebuah kota yang mempunyai penduduk sendiri (di luar ASN, militer, polisi), agar menjadi kota yang benar-benar hidup, bukan kota kosong penghuni.

Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu juga berpendapat untuk tidak menargetkan IKN sebagai kota pariwisata atau pusat keuangan.

“Jakarta saja sampai sekarang belum bisa dikategorikan sebagai kota tujuan untuk pariwisata internasional. Canberra, Brasilia, Sejong City, Putrajaya, juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan. Mereka murni kota pusat pemerintahan,” ujar Dino.

Pembangunan IKN yang Mandiri

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam Qatar Economic Forum. Foto: Dok. YouTube Bloomberg Live

Dino juga sepakat dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Qatar baru-baru ini untuk membangun IKN dengan kemampuan sendiri.

“Mengapa? Karena status Ibu Kota berbeda dari status kota-kota lainnya di Indonesia. Membangun Ibu Kota suatu negara itu adalah suatu proyek politik, bukan proyek ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan, Ibu Kota adalah simbol kedaulatan, mahkota bangsa. Karena sifatnya yang sangat strategis sebagai jantung negara, Ibu Kota harus dilindungi dari ketergantungan terhadap pihak luar. Jangan sampai dalam proses membangun Ibu Kota sendiri, kita menjadi berhutang budi terhadap bangsa lain,” ungkap Dino.

Ia kemudian menceritakan beberapa contoh pembangunan ibu kota baru negara lain yang dilakukan tanpa bantuan negara mana pun.

“Australia ketika membangun Ibu Kota Canbera, Brasil ketika membangun Brasilia, Korea Selatan ketika membangun ibu kota administratif Sejong City, negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya, Myanmar ketika membangun ibu kota baru Nawpidaw, demikian juga Kazakshtan ketika membangun ibu kota Astana, dan Pakistan ketika membangun ibu kota baru Islamabad, semuanya tidak meminta bantuan negara lain dan organisasi internasional untuk membangun ibu kotanya,” jelas Dino.

Dino Patti Djalal (Founder FPCI) menjadi komentator pada acara nonton bareng debat capres di YouTube kumparan, yuk! Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Dino mengimbau pembangunan IKN yang mengedepankan azas kemandirian. Maksudnya, jangan jadikan bantuan internasional untuk IKN sebagai agenda utama politik luar negeri Indonesia.

"Tapi jangan jadikan bantuan internasional untuk IKN sebagai agenda utama politik luar negeri Indonesia karena ini dapat menurunkan derajat kita di mata negara sahabat dan menimbulkan politik utang budi yang kalau tidak hati-hati bisa berdampak pada pelaksanaan politik bebas aktif kita," kata Dino.

Menurutnya, tidak ada keperluan khusus IKN harus buru-buru selesai, sehingga lamanya waktu pembangunan bukan masalah besar.

“Yang penting, pembangunan IKN terus berjalan dengan konsisten, rapi, tuntas, dengan governance dan integritas yang tinggi,” tutup Dino.