Diprediksi Defisit, PSI Minta Pemprov DKI Sisir Lagi APBD DKI

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Pemprov DKI Jakarta sempat mengubah total anggaran dalam KUA-PPAS dari Rp 92 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Perubahan ini merupakan respons atas kondisi ekonomi terkini.

Namun, PSI menilai, defisit anggaran itu akan terus terjadi pada 2020 dan nilainya mencapai Rp 10,7 triliun.

“Catatan penting dari PSI, kita mengalami potensi defisit Rp 10,7 triliun. Kalau kita rekap kita punya defisit sekitar Rp 4,9 T dari sektor belanja, dan defisit pajak Rp 5,8 T,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Idris menjelaskan prediksi anggaran defisit ini diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak internal PSI. Prediksi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak dan pos pembelanjaan Pemprov DKI dari tahun ke tahun.

Menurut Idris, defisit anggaran berpotensi untuk membatalkan sejumlah program prioritas. Hal ini yang berujung kepada kritik kedua PSI, yakni APBD Pemprov DKI Jakarta 2020 tidak sesuai sasaran.

Konferensi Pers PSI terkait APBD DKI Jakarta 2020 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Selain tidak tepat sasaran, APBD juga dinilai boros lantaran ada sejumlah penambahan anggaran di beberapa kegiatan yang tidak masuk skala prioritas.

PSI mencontohkan pemborosan tersebut terdapat di beberapa komisi. Salah satunya berasal dari Komisi A yang memasukkan anggaran terlalu besar untuk keperluan Damkar hingga pengadaan lahan kantor kecamatan di beberapa daerah.

“Kami melihat ini belum masuk skala prioritas,” ujar Anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, August Hamonangan.

Selain itu, pemborosan juga ditunjukkan oleh Komisi E yang mengeluarkan dana besar Rp 1,6 triliun untuk ajang balap mobil listrik Formula E.

"Ironisnya, penambahan anggaran tersebut justru mengorbankan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan rakyat. Misalnya, anggaran rehabilitasi gedung sekolah berkurang Rp 455,4 miliar dan pembangunan sarana olahraga seperti gelanggang remaja, lapangan sepakbola, serta sarana atletik berkurang Rp 320,5 miliar," kata Idris.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11). Foto: Darin Atiandina/kumparan

PSI pun mengimbau pihak eksekutif untuk menyisir ulang agar rancangan anggaran tahun 2020 lebih kredibel dan tepat sasaran.

“Kami berharap agar ini bisa jadi awal sebelum rapat besar Pemprov DKI untuk menyisir kembali anggaran yang mengindikasikan pemborosan,” tutur Idris.

“Rekan eksekutif jangan sampai mengorbankan kepentingan raykat,” kata Idris.