News
·
26 Mei 2021 16:45
·
waktu baca 2 menit

Direktur KPK soal TWK: Selamat Datang Lahirnya Litsus Seperti Orde Baru

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Direktur KPK soal TWK: Selamat Datang Lahirnya Litsus Seperti Orde Baru (463043)
searchPerbesar
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menilai Tes Wawasan Kebangsaan seperti penelitian khusus atau litsus pada era orde baru.
ADVERTISEMENT
Pada era orde baru, listus digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang hendak jadi PNS apakah terafiliasi PKI atau paham komunis.
Kini, menurut Sujanarko, metode yang sama justru diterapkan kepada para pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN.
"Selamat datang lahirnya litsus seperti orde baru yang secara serampangan me-labelling warga negara tidak bisa dididik wawasan kebangsaan. Ini labelling mirip-mirip tahun-tahun 65 dulu," kata Sujanarko kepada wartawan, Rabu (26/5).
Sujanarko termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Ia bersama 74 pegawai KPK lainnya kemudian dibebastugaskan berdasarkan SK dari Firli Bahuri.
Direktur KPK soal TWK: Selamat Datang Lahirnya Litsus Seperti Orde Baru (463044)
searchPerbesar
Ketua KPK Firli Bahuri pada konferensi pers penahanan Wali Kota Tanjung Balai H.M Syahrial oleh KPK, Sabtu (24/4). Foto: Humas KPK
Selain Sujanarko, sejumlah nama yang dikenal publik juga masuk dalam daftar tersebut. Mulai dari Novel Baswedan hingga Yudi Purnomo.
ADVERTISEMENT
Perkembangan terbaru, KPK dan BKN menyatakan 24 pegawai dari 75 pegawai masih bisa dibina. Meski tak ada jaminan pasti lulus menjadi ASN karena harus mengikuti pendidikan dan tes lanjutan.
Sementara 51 pegawai di antaranya dinyatakan sudah tidak bisa lagi di KPK dan akan diberhentikan per 1 November 2021. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa berdasarkan keterangan asesor TWK, 51 pegawai itu sudah diberi tanda merah dengan arti tidak bisa dibina lagi.
"Labelling merah tidak bisa dididik ini mengkonfirmasi panitia seleksi ini tidak paham metodologi asesmen berbasis psikometri. Standar psikometri international test semacam ini tingkat akurasinya hanya, reliabelnya, hanya 40 sampai dengan 60%. Dengan akurasi yang sangat rendah ini, sudah berani-beraninya menyatakan warga negara yang mengabdi bertahun-tahun dinyatakan tidak bisa dididik wawasan kebangsaan," papar Sujanarko.
ADVERTISEMENT
Ia pun mendorong adanya audit publik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini. Hal itu guna menunjukkan apakah benar ada maksud tertentu di balik upaya pemberhentian 75 pegawai itu.
"Ini akan lebih menjelaskan posisi kalau yang 51 diumumkan, atau 24 diumumkan, akan mengkonfirmasi clustering yang ditulis beberapa media yang sengaja disingkirkan, memang sudah ditargetkan, untuk itu perlu didorong audit publik terkait hal ini," papar dia.
Direktur KPK soal TWK: Selamat Datang Lahirnya Litsus Seperti Orde Baru (463045)
searchPerbesar
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres
Ia berharap masih ada ketegasan dari Presiden Jokowi terkait polemik ini. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa TWK tak bisa serta merta mendasari pemberhentian 75 pegawai KPK.
Namun, hasil rapat KPK dan pihak terkait pada 25 Mei 2021 menyatakan soal nasib 51 dan 24 pegawai KPK.
"Harapannya memang statement Presiden kemarin bukan statement basa basi. Sehingga lembaga eksekutif di bawah koordinasi seperti abai terhadap intruksi lembaga kepresidenan," ujar Sujanarko.
ADVERTISEMENT
"Agak menakutkan sih. Masa depan republik ini kalau lembaga Presiden pun sudah tidak dipatuhi oleh aparatur di bawahnya," imbuhnya.