Direktur KPK: Tim OTT Terjaring TWK untuk Disingkirkan

Ilustrasi kasus KPK Foto: Basith Subastian/kumparan

KPK mencatatkan tren penurunan penindakan kasus korupsi dalam hal operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan untuk tahun 2021, tercatat baru 2 OTT hingga Mei.

Apakah hal ini imbas dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)?

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK (non aktif) Giri Suprapdiono saat menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/6). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono, meyakini TWK memiliki pengaruh dalam penurunan OTT. Ia bahkan menyebut sejumlah motor dalam operasi senyap itu masuk dalam daftar 75 pegawai yang tidak lulus TWK dan kini terancam dipecat.

"OTT KPK sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK di bawah Firli Bahuri, merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan," ujar Giri dikutip dari akun Twitter pribadinya, Senin (7/6). Giri sudah mengizinkan cuitan itu untuk dikutip.

Dalam unggahannya, ada data yang turut disertakan Giri. Utamanya OTT dalam kurun 2019 hingga 2021. Berikut rinciannya:

Giri meragukan pernyataan pimpinan KPK bahwa upaya penindakan yang dilakukan KPK tak akan terganggu oleh proses TWK. Sebab, sejumlah OTT yang terjadi pada era Firli Bahuri dkk justru banyak melibatkan 75 pegawai KPK yang tak lulus dalam TWK.

"75 pegawai adalah mesin utama OTT KPK. Ada juga anggota tim OTT yang sudah dilantik jadi PNS. Kendaraan tanpa mesin kira-kira bagaimana ya?" ucap Giri.

Sebagai catatan, Pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk menjabat sejak Desember 2019. Berikut OTT yang terjadi di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs:

Tahun 2020

Tahun 2021

"Semua ditangani 75 pegawai TMS (Tidak Memenuhi Syarat) TWK. Paham kan?" kata Giri.

Khusus untuk kasus Bupati Nganjuk, Tim OTT dipimpin oleh Harun Al Rasyid. Ia merupakan penyelidik KPK yang sempat dijuluki Raja OTT.

Pada tahun 2018, KPK memecahkan rekor OTT terbanyak dalam satu tahun. Sebagian besar OTT dipimpin oleh Harun Al Rasyid.

Namun kini, Harun Al Rasyid justru tak bisa lagi bertugas karena ia masuk 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Harun Al Rasyid dibebastugaskan oleh Firli Bahuri, orang yang menjulukinya Raja OTT.

Novel Baswedan bersama Wakil Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Harun Al Rasyid di gedung KPK, 22 Februari 2018. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Bahkan Harun Al Rasyid mengungkapkan bahwa sejumlah OTT menjadi terhambat karena ia tak bisa lagi bertugas. Ia pun mengaku sudah mencoba menghubungi Firli Bahuri untuk membatalkan SK 652 yang membuat 75 pegawai KPK tak bisa bertugas.

"Itu saya WA Beliau (Firli Bahuri), 'Pak, kapan kira-kira SK 652 ini akan Bapak cabut, karena ini menunggu Bapak, saya banyak OTT, banyak yang harus dikerjakan. Ini pasukan saya di lapangan semua loh," ujar Harun dalam program To the Point Kumparan, Rabu (2/6).

Selain Harun Al Rasyid, sejumlah penyidik dan penyelidik top KPK masuk dalam daftar 75 pegawai. Mulai dari Novel Baswedan; Ambarita Damanik; Budi Agung Nugroho; Andre Nainggolan; Budi Sukmo; Rizka Anungnata; Afief Julian Miftah; dan Iguh Sipurba.

Selain itu ada Yudi Purnomo; Marc Falentino; Praswad Nugraha; Harun Al Rasyid; Aulia Posteria; dan Riswien.

Sebagian di antara mereka merupakan Tim Satgas kasus dugaan suap Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial yang menjerat Juliari Batubara selaku Menteri Sosial. Sebagian lagi merupakan Tim Satgas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri KP.

Terdakwa korupsi bansos se-Jabodetabek tahun 2020 Juliari Batubara dan Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Kedua kasus tersebut menjerat dua pucuk kementeriannya yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Kini keduanya tengah menjalani persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Sementara di kasus suap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju oleh Walkot Tanjungbalai H.M Syahrial, salah satu penyidiknya adalah Yudi Purnomo. Diketahui, kasus ini mulai menyeret Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang sudah dicegah ke luar negeri dan digeledah kediamannya.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan bahwa penanganan kasus di lembaga antirasuah tidak terganggu. Meski, saat ini 75 pegawai yang di dalamnya termasuk penyidik dan penyelidik dinonaktifkan.

"Kami sampaikan bahwa direktorat penyidikan itu ada beberapa satgas. Prinsipnya operasional penyelidikan tetap berjalan sebaik-baiknya. Itu diawasi Deputi, ada pengecekan perkara sampai tingkat deputi dan pimpinan. Proses penanganan perkara tetap berjalan," ucap Lili.