Ditegur Johan Budi, Tito Minta Dukcapil Nyamar Cek Blangko e-KTP

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif menjajal ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri). Foto: Dok. Kemendagri

Anggota Komisi II DPR Johan Budi meminta agar Mendagri Tito Karnavian terjun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan blangko e-KTP di seluruh daerah.

Sebab, Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh selalu menyampaikan ke DPR seolah tak terdapat masalah dalam proses pembuatan e-KTP.

"Saya beberapa kali RDP (rapat dengar pendapat) dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil selalu menjawab dengan baik dan seolah tidak ada masalah di lapangan. Menurut saya Pak Kemendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa seperti yang disampaikan Pak Dirjen atau tidak," kata Johan Budi dalan raker di Gedung DPR, Senayan, Rabu (26/2).

"Ada beberapa hal yang waktu itu saya dapat di lapangan atau mungkin perlu juga apa yang disampaikan dirjen dukcapil kita cek betul di lapangan. Dari kemarin RDP yang saya ikuti, pak dirjen ini selalu everything its okay, Pak Mendagri," lanjut dia.

Merespons itu, Tito Karnavian mengatakan dirinya sependapat bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diawasi dalam pembuatan e-KTP. Ia pun menyebut bisa saja dukcapil menyamar menjadi masyarakat untuk melihat proses pembuatan e-KTP seperti apa.

"Saya minta kepada dirjen dukcapil tapi saya minta kita backup dengan yang lain dari inspektorat langsung pengecekan di lapangan, termasuk menjadi mystery buyers jadi seolah olah kita sebagai masyarakat," tuturnya.

"Kemudian nyamar sebagai masyarakat mengikuti prosesnya mengalami itu enggak, ternyata (misal) susah blangko e-KTP-nya, atau ternyata diberikan surat keterangan. Ini saya minta Pak Zudan lebih baik itu dilaksanakan," lanjut dia.

Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Mantan Kapolri itu menjelaskan sebenarnya anggaran untuk pengadaan e-KTP di seluruh wilayah Indonesia mencukupi. Namun, ia memastikan pihaknya akan mencari tahu kendala pembuatan kartu tanda penduduk itu.

"Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan cari penyebabnya apa," ucap Tito.