news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Djarot: Mau Normalisasi atau Naturalisasi, yang Penting Kerja

8 Januari 2020 19:19 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Djarot Saiful Hidayat. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Djarot Saiful Hidayat. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Upaya pencegahan banjir di Jakarta, yakni normalisasi dan naturalisasi, sempat menjadi polemik. Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan sebenarnya kedua upaya itu dapat dilakukan untuk mengatasi banjir.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Djarot meminta agar tak ada lagi pihak yang saling menyalahkan satu sama lain. Ia ingin agar upaya tersebut dikerjakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Enggak perlu lagi (saling menyalahkan) yang penting kerja. Mau bikin normalisasi, naturalisasi yang penting kerja dan bisa dirasakan kerjanya, bisa dilihat. Kerja engga usah kakehan (kebanyakan) ngomong, kerja," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Menurut Djarot, sebenarnya pencegahan banjir dengan normalisasi dapat dilakukan beriringan dengan naturalisasi. Sebab sejumlah wilayah tak dapat dilakukan normalisasi karena kondisi daerahnya.
"Perlu saya jelaskan kalau normalisasi itu sebetulnya di dalamnya ada naturalisasi di mana ada kawasan yang masih alami kita jaga betul. Saya kasih contoh di Condet, wilayah-wilayah seperti itu harus dijaga. Tidak boleh dibeton, ditanggul," tuturnya.
Pantauan udara banjir Jakarta, Rabu (1/1). Foto: Adhim Mugni Mubarok/kumparan
"Tapi ada kawasan yang sudah hancur dan sudah tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, karena kalau mau dikembalikan semula seperti Kali Ciliwung yang zaman dulu, itu berapa meter Kali Ciliwung yang dulu 40-50 meter? Berarti harus membebaskan lagi banyak rumah yang dulu untuk lebih natural lagi," sambung Djarot.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Djarot meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan telah berkomunikasi dengan daerah penyangga untuk mengantisipasi banjir. Terlebih, kata dia, penanganan banjir harus dikoordinasikan bersama, termasuk dengan pemerintah pusat.
"Saya yakin Pak Anies pasti komunikasi (dengan daerah penyangga). Jadi artinya penanganan banjir di Jabodetabek tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri harus koordinasi, termasuk pemerintah pusat, dengan PUPR," pungkasnya.