Djarot Usul Tak Ada Pilkada di Ibu Kota Baru

Djarot Saiful Hidayat Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan ibu kota Indonesia akan berpindah ke sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menganggap pemindahan ibu kota sebagai rencana yang baik demi pertumbuhan ekonomi merata di seluruh Indonesia.

"Kalau enggak di Jakarta malah jadi semakin baik kalau menurut saya. Supaya pusat pertumbuhan, pusat ekonomi, ya, itu tidak terfokus di Jakarta," ujar Djarot di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Menurut Djarot, Jakarta yang selama ini sebagai ibu kota negara telah memegang peran sangat berat sebagai pusat seluruh kebutuhan. Karena itu, tugas pemerintah daerah menjadi berat ketika harus menangani berbagai permasalahan.

"Jakarta ini kan pusat segalanya, semuanya ada di sini, campur aduk. Saya sudah sering bilang, (pusat) pemerintahan, bisnis, pendidikan, wisata, terus industri juga ada. Sehingga daya tampung, daya dukungnya kalau sampai seperti ini ya berat. Siapa pun gubernurnya kalau seperti ini daya dukung ini. Iya enggak? Ini persoalan besar," tutur dia.

Djarot menilai perpindahan ibu kota tak akan mengubah Jakarta secara keseluruhan. Baginya, perubahan itu hanya akan mempengaruhi beberapa hal saja.

"Yang berubah cuma pusat pemerintahannya. Dan saya setuju kalau pusat pemerintahan yang baru itu adalah daerah otonomi khusus. Sehingga di situ tidak perlu adalah pilkada jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD (kota) pastinya ya," ucap dia.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu menyebut pemindahan ibu kota juga akan berdampak signifikan bagi permasalahan Jakarta yang terjadi selama ini. Ia berharap ke depannya permasalahan seperti kemacetan hingga banjir dapat lebih teratasi.

"Semuanya. Kemacetan, polusi berkurang. Kemudian banjir berkurang, iya dong. Betul enggak. Kemudian permukiman-permukiman kumuh berkurang, sampah berkurang, kan gitu ya," tutup Djarot.

Sebelumnya, Plt Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyebut pihaknya masih mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari segi struktur pemerintahan. Menurutnya, dalam kajian yang tengah dibuat, ibu kota yang baru tidak akan menjadi daerah otonom, melainkan cukup wilayah administratif.

"Pasti tentu tentang kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom. Kita memahami dinamika politik di setiap daerah, kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan dalam membuat kota yang betul-betul teduh," ujar Akmal Malik, Sabtu (24/8).