DK PBB Prihatin soal Kudeta Myanmar, Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

Militer Myanmar berjaga di kompleks kongres di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2). Foto: STR/REUTERS

Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan bersama terkait kudeta Myanmar, sebagai "keprihatinan yang mendalam" atas. Sekaligus menyerukan dalam "pembebasan semua tahanan" termasuk Aung San Suu Kyi.

Pernyataan DK PBB selanjutnya juga lebih mendukung kembalinya dialog dan proses demokrasi di Myanmar.

Seruan dan tanggapan DK PBB ini berbeda dari draf pertama yang dibahas pada pertemuan pada Selasa (2/2). Awalnya, sejumlah anggota dewan ingin mengutuk kudeta yang dilancarkan militer Myanmar.

Namun, para diplomat mengatakan, China dan Rusia yang memiliki hak veto, dianggap mencoba menghalang-halangi pengutukan kudeta Myanmar. China dan Rusia meminta lebih banyak waktu untuk menyempurnakan draf tanggapan DK PBB terhadap kudeta Myanmar.

"Lebih baik teks dengan kurang dari tanpa teks sama sekali," kata seorang diplomat, mengingat negosiasi berjalan sulit dengan China, dikutip dari AFP, Jumat (5/2).

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Foto: Soe Zeya Tun/REUTERS

China lebih mengambil pendekatan secara lembut terhadap kudeta Myanmar. Beijing meminta semua pihak di Myanmar untuk "menyelesaikan perbedaan mereka". Kantor berita resmi China, Xinhua, pada Senin (1/2) menggambarkan kudeta Myanmar sebagai "perombakan kabinet besar-besaran."

Sementara Presiden AS Joe Biden menyerukan pemulihan cepat demokrasi di Myanmar dan berencana memberikan sanksi.

Pengutukan kudeta Myanmar diserukan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Eropa dan Australia. Guterres berjanji akan menggagalkan kudeta Myanmar.

Tentara Myanmar berjaga di dalam Balai Kota Yangon setelah mereka menduduki gedung, di Yangon, Myanmar, Selasa (2/2). Foto: Stringer/REUTERS

Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil dengan tuduhan kecurangan Pemilu 2020 yang dimenangkan telak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) besutan Aung San Suu Kyi.

Militer di bawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menetapkan keadaan darurat selama setahun dan akan mengadakan kembali pemilu. Suu Kyi selain ditahan militer juga tengah menghadapi tuduhan kasus impor alat komunikasi walkie-talkie karena memiliki dan menggunakannya secara ilegal.

Kudeta ini mendapat protes masyarakat Myanmar. Mereka memukul panci, wajan, dan membunyikan klakson sebagai bentuk protes terhadap militer. Para tenaga kesehatan juga menggelar aksi mogok kerja, yang menjadi bagian dari gerakan pembangkangan sipil.