DKI Anggarkan Rp 618 M untuk Daerah Penyangga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gelar upacara memperingati Hari Olahraga Nasional 2019. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pemprov DKI mengganggarkan bantuan sebesar Rp 618,8 miliar untuk pemda daerah-daerah penyangga pada tahun 2020. Daerah penyangga itu adalah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, dan Kabupaten Cianjur.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Premi Lasari membenarkan angka tersebut. Ia mengatakan jumlah tersebut diberikan kepada pemda yang mendukung pembangunan di Jakarta.

“Bantuan keuangan itu kan harus mendukung RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. RPJMD Pemprov DKI Jakarta itu adalah penanggulangan kemacetan, banjir, sampah, betul, kan? Ketahanan pangan dan juga saat ini Pemprov DKI sedang menggalakkan transportasi massal,” ujar Premi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

Untuk dana bantuan pemda, Pemprov DKI memberikan Rp 406,7 miliar kepada Pemkot Bekasi, Rp 53 miliar untuk Pemkot Depok, Rp 20 miliar untuk Pemkab Tanggerang, Rp 34,1 miliar untuk Pemkab Bekasi, Rp 11,05 miliar untuk Pemkab Bogor, Rp 44 miliar untuk Pemkot Bogor, Rp 15 miliar untuk Pemkab Cianjur, dan Rp 35 miliar untuk Pemkot Tangerang.

Premi juga menjelaskan, kegunaan pemberian dana tersebut juga beragam di tiap daerah. Contohnya, Pemkot Depok dan Pemkot/Pemkab Bogor untuk pencegahan banjir, untuk Pemkot Bekasi mayoritas digunakan untuk penanganan sampah di Bantar Gebang dan pembangunan park and ride.

“Untuk Bogor dan Depok dia lebih ke arah bagaimana menangani resapan-resapan air di daerah hulu sehingga air bisa terjaga di daerah hulu,” ujar Premi.

“Kemudian kalau untuk ketahanan pangan memang Cianjur. Kita memberikan ke arah pembangunan, dia kan memasok bahan-bahan pangan kita, itu dari Cianjur,” jelasnya.

Namun angka ini baru tahap awal, nanti masih akan ada pembicaraan lebih lanjut lagi dengan DPRD DKI di Komisi A dan juga dengan Kemendagri. Namun, setidaknya angka tersebut adalah gambaran dari jumlah anggaran bantuan yang akan masuk di APDB 2020.

“Angkanya itu masih baru muncul di Komisi A, belum pembahasan di Banggar. Nanti kan di Banggar baru muncul lagi, kemudian setelah muncul lagi di Banggar, baru balik RAPBD, habis RAPDB ke Kemendagri, balik lagi kan Komisi A sama Banggar. Jadi baru tahap di Komisi A,” kata Premi.