DKI Belum Tetapkan Darurat Bencana, Mensos Tak Bisa Beri Bantuan Beras

Mensos Juliari Batubara kunjungi pengungsian Cipinang Melayu, Kamis (2/1). Foto: Ulfa Rahayu/kumparan

Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku belum bisa menyalurkan bantuan beras CBP (cadangan beras pemerintah) ke korban banjir di DKI Jakarta. Penyebabnya, Pemprov DKI hingga kini belum menetapkan status tanggap darurat bencana.

Dia menjelaskan bantuan beras dari Kemensos diperoleh setelah ada status tanggap darurat bencana dari Pemda. Selanjutnya Pemda mengajukan permintaan.

"Kalau enggak salah, hanya DKI yang belum. Jadi kalau daerah tersebut menyatakan status tanggap darurat dan sudah minta, ya pasti kami akan langsung minta Bulog turunkan," kata Juliari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Kerja bakti bersama warga korban banjir di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (5/1). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Juliari menyebut pemerintah pusat sudah mendorong Pemprov DKI untuk menetapkan status tanggap darurat atas bencana banjir yang melanda Jakarta. Dia mengatakan, untuk daerah DKI, belum ada permintaan bantuan beras.

"Sudah dari mulai presiden dorong (DKI). Kalau beras CBP untuk bencana itu memang harus melalui status tanggap darurat. Selama enggak, berarti kami melanggar UU," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut status tanggap darurat memiliki konsekuensi yang cukup besar. Menurutnya, pada Jumat (3/1), banjir di DKI berangsur surut sehingga status tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut.

"Ini sesungguhnya kalau kita lihat antara hari kemarin tanggal 1, 2, 3 sudah jauh lebih surut sekarang. Lihat tadi Jakbar. Jakbar itu tempat yang paling banyak genangan per tadi malam, tapi hari ini genangan itu sudah mulai surut," kata Anies saat memantau penanganan banjir di Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (3/1).

"Dan insyaallah, Sabtu Minggu akan jauh lebih sedikit tempat genangan. Kalau sudah enggak ada, proses rehab bakal lebih cepat," lanjutnya.