Doni Monardo: Jangan Ada Pejabat, Mentang-mentang Ada PSBB, Lalu Menutup Jalan

6 April 2020 17:50 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
ADVERTISEMENT
Menkes Terawan Agus Putranto telah meneken Permenkes Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai acuan kepala daerah melakukan kebijakan tersebut. Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta kepala daerah agar tidak menggunakan status PSBB untuk menutup jalan di daerahnya.
ADVERTISEMENT
Hal ini penting dilakukan agar tidak mengganggu perekonomian masyarakat setempat.
"Kita tidak ingin ada pejabat yang mentang-mentang kemudian statusnya darurat bencana, sudah dikeluarkan PSBB, menutup jalan, mengganggu kegiatan perekonomian, tentu tidak kita harapkan," kata Doni dalan rapat virtual bersama Komisi VIII DPR, Senin (6/8).
Menurut Doni, kebijakan PSBB merupakan pilihan terbaik untuk menekan ketegangan di tengah masyarakat. Dia menyebut apabila lockdown diterapkan Presiden Jokowi, pemerintah justru akan direpotkan dengan distribusi dana.
"Bayangkan kalau Bapak Presiden mengambil keputusan lockdown, karantina wilayah, mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana," tutur dia.
"(Dana dibagikan) kepada sekian ratus juta penduduk Indonesia. Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat," lanjut Doni.
Imbauan penutupan akses jalan terpasang guna mencegah penyebaran COVID-19 di Tanjung Barat, Jakarta, Minggu (5/4). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terlebih, kata dia, tak sedikit masyarakat di daerah yang masih bergantung pada pendapatan harian.
ADVERTISEMENT
"Masyarakat kita di daerah-daerah yang sangat sempit dan kumuh, satu rumah itu dihuni dua keluarga, mereka tidur bergantian, mereka bekerja sebagai tenaga kasar, tempatnya sempit. Kalau lockdown atau karantina wilayah bagaimana mereka bergerak," ucap dia.
Lebih lanjut, dia pun meyakini kebijakan PSBB Presiden Jokowi merupakan kebijakan terbaik yang dipilih pemerintah untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat di tengah wabah virus corona.
"Kebijakan yang dibuat di suatu sistem pasti ada sisi lainnya yang kurang bagus. Namun, apa pun keputusan kepala negara maka saya yakin kalau kita semua satu komando, ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," tandas dia.
=======